IKLAN

Pemprov ‘Pecat’ Kuasa Hukum Kasus Pilwako Manado


MANADO-Dugaan adanya keterlibatan mafia peradilan oknum pejabat Pemprov CT di kasus Pilkada Manado. Yang sementara berproses di PTUN, terus ditindak-lanjuti Pemprov Sulut.

Gledy Kawatu

Gledy Kawatu

Gledy Kawatu, Kepala Biro Hukum usai melakukan hearing dengan Komisi I di DPRD Sulut, mengakui pihaknya sementara menelusuri keberatan yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat.
Untuk sekarang ini, Biro Hukum sementara menindaklanjuti Perintah Gubernur untuk mengganti Kuasa Hukum yang menangani kasus Pilwako Manado,  Jemmy Tumigolung dan David Sondakh.

“Usulan nama pengganti Kuasa Hukum sudah disampaikan ke Pak Gubernur. Mudah-mudahan diterima,” jelas Kawatu.

Kawatu menjelaskan,  dari hasil koordinasi, kosolidasi yang dia lakukan selama 2 hari ini dan memanggil semua staf, terutama membaca jawaban dari pihak Kuasa Hukum Pemprov, tidak ada penjelasan kalau Pemprov itu memihak pada penggugat.

“Status kita dengan Pak Walikota GSVL yang diusung Demokrat sama. Karena Pemprov itu sebagai tergugat 3. Jadi Pemprov tetap membela keputusan yang telah dikeluarkan. Kami menghargai pendapat dari Fraksi Demokrat,” aku Kawatu.

Sementara itu, terkait pengakuan salah satu Kuasa Hukum Pemprov dalam persidangan, Jemmy Tomigolung bahwa 2016 tidak ada agenda Pilkada.
Kawatu menjelaskan, mengacu dari aturan memang agenda Pilkada ada di tahun 2015 dan 2017.
Mengapa Pilwako Manado dilaksanakan 2016 itu ada alasannya, kita semua sudah mengetahuinya.  “Tetapi mekanisme tahapan Pilkada di Kota Manado sudah dilakukan sejak 2015 bukan nanti tahun 2016,” kata Kawatu. (mom)

IKLAN
loading...