Pencairan Dana Sering Terlambat, Pimpinan HK Sulit Ditemui

AIRMADIDI-Pembangunan jalan Tol Manado-Bitung diduga menyimpan banyak persoalan. Bahkan bisa terseret dalam kasus pidana.

Ini dibuktikan, tak adanya data ukur, gambar yang berubah di tengah jalan dan pencairan dana yang mengalami keterlambatan.

Aksi demo para karyawan di kantor Sino-HK.

Pengamat Ekonomi, Jack Sumerar menyatakan, kalau tak ada data ukur yang diberikan ke subkon di lapangan dan gambar yang kemudian berubah-ubah. Ini ibarat melukis tanpa kanvas.

” Jika seperti itu pengerjaannya, maka bisa bermasalah di kemudian hari. Kementerian Pekerjaan Umum harus turun tangan melihat pelaksanaan proyek ini,” tegas Sumerar kepada wartawan di Manado, Rabu (4/10/2017) pagi.<br

Diketahui  persoalan-persoalan sebagaimana yang disampaikan Sumerar itu sebelumnya sudah dibeber tiga subkon dalam pertemuan dengan pimpinan PT Sino Road dan PT Hutama Karya, Senin (2/4/2017).

Pertemuan para pendemo dengan pihak Sino-HK

PT Sino Road dan PT Hutama Karya sendiri merupakan kontraktur utama proyek berbanderol triliunan rupiah ini. Di pertemuan yang dimediasi Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto tersebut, mereka menyebut ada perubahan gambar yang tidak disampaikan. Perubahan itu baru diketahui saat subkon hendak menagih pembayaran.

“Yang mengherankan kontrak kami berakhir Juni, lalu penagihan disesuaikan gambar Agustus,” ucap Yudi dari CV Aurelio. Perubahan gambar itu sangat merugikan subkon. Terkesan jika kontraktor utama ingin mengakali tenaga kerja di lapangan.

“Misalnya selisih 20 cm saja sudah bermasalah, apalagi kalau lebih. Kami beberapa kali menyampaikan keluhan, tapi tidak ditanggapi,” kata Wely dari PT AWP.

Mereka juga menyampaikan kekesalan karena pimpinan PT HK, Rajez sulit ditemui. Beberapa kali pertemuan dengan PT Sino Road-HK, Rajez hanya diwakili salah satu manajer atau saf HK.

Dari data yang dihimpun wartawan menyebutkan, jika  masih ada miliaran rupiah yang belum terbayarkan. Kondisi inilah yang memicu ratusan karyawan dari ketiga subkon ini berunjuk rasa di depan kantor Sino Road-Hutama Karya, kemarin.

“Tolong ini ditindaklanjuti. Sikap mendiamkan masalah ini sama saja upaya mengangkangi kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk percepatan pembangunan di daerah Nyiur Melambai,” tambah Welly. (mom)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020