Manadoline.com, Tahuna— Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi yang terbaik di Sulawesi Utara dalam realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (Dandes). Hingga bulan Oktober ini sekitar 14 kampung telah menyalurkan BLT untuk bulan berjalan.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Daerah Kepulauan Sangihe, Jefry Gaghana SH saat dikonfirmasi Senin (19/10) diruang kerjanya.
Dikatakannya, percepatan realisasi BLT membuktikan jajaran pemerintahan di tingkat desa komitmen terhadap kebutuhan masyarakat. Dijelaskannya, dengan realisasinya BLT melalui Dandes membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ditengah dampak virus Corona.
“Jadi kita di Sangihe termasuk Kabupaten paling tinggi penyaluran BLT di Sulut. Karena kita sudah ada penyaluran 14 kampung yang menyalurkan BLT di bulan Oktober ini yang sesuai Permendes 14 terakhir. Di kabupaten lain untuk penyalurannya masih belum dan kita sudah penyaluran BLT untuk tahap III,” katanya.
Lanjutnya, sedangkan untuk penyaluran Dandes Tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana di Tahun ini diberikan kemudahan bagiKapitalaung (Kepala Kampung/Desa) untuk menyalurkannya dan Dandestidak lagi masuk ke Kas Daerah karena hanya sebagai pelaporan.
“Meski demikian regulasi tentang penyaluran BLT maupun Dandes menjadiperhatian Kapitalaung sehingga tidak bermasalah hukum. Apalagi tahun ini agak berbeda pola penyaluran Dandes, dimana kalau tahun sebelumnya satu kali ke rekening kas umum Negara Kementrian Keuangan ke Kas umumDaerah ke Badan Keuangan Sangihe baru disalurkan ke rekening kas desa.
Tapi pola itu APBD ADK, tapi kalau Dandes APBN langsung ke Kementrian keuangan lewat KPPN Sangihe Cuma melapor ke Badan Keuangan dan langsung masuk ke Kas desa. Jadi sudah tidak lewat Pemda. Hanya saja penyaluran nya tinggal kami laporkan ke Bupati, sekda per satu minggu sekali,” ucapnya.
Ditambahkan Gaghana, hingga saat ini penyaluran Dendas bagi 145 kampung di Kabupaten Sangihe memasuki pencairan tahap terakhir atau tahap III dan dipastikan tuntas hingga akhir tahun.
“Selain itu juga dalam pelaksanaan pengelolaan Dandes dilakukan pelaporan minimal dua kali seminggu bagi instansi berkompeten termasuk inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe demi memastikan dana desa sesuai peruntukan,” pungkasnya. (Zul)
