MITRA — Torehan manis kembali diukir bupati James Sumendap SH, dalam tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) selang tahun 2017.
Hal ini ditandai dengan diraihnya predikat Baik (B) dalam Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Hasil ini diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abnan Abnur dan diterima langsung Bupati James Sumendap SH di Jogjakarta, Selasa (13/2/2018), sekaligus menjadi kado manis bagi jajaran pemerintahan Kabupaten Mitra, termasuk bagi bupati James Sumendap SH yang akan memasuki masa cuti yang tinggal menghitung hari.
Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen pemerintah kabupaten Mitra pada percepatan implementasi reformasi birokrasi, dengan memberi perhatian terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang profesional hingga pencapaian progran kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bupati dalam kesempatan tersebut mengungkapkan hasil ini merupakan evaluasi TIM SAKIP terhadap akuntabilitas intansi pemerintah. Untuk kabupaten Mitra hasil kali ini adalah B dan menunjukan perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya menempati CC.
“Ini adalah bagian dari kedisiplinan hingga kerja keras dan dukungan semua jajaran pemerintah kabupaten Mitra termasuk dukungan masyarakat hingga stake holder dan wajib untuk kita syukuri. Saya persembahkan ini untuk seluruh masyarakat kabupaten Mitra,” ujar Sumendap.
Dia ikut berharap hasil ini akan terus menjadi pelecut semangat bagi jajarannya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memaksimalkan pelayanan publik.
“Kita tidak akan berpuas. Tapi ini momentum bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tata kelola pemerintahan yang baik, dampaknya juga bagi kesejahtraan masyarakat,” pungkasnya.
MenPAN-RB Asman Abnur menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.
“Saya berterima kasih kepada Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah yang telah fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil,” ujarnya.
Lanjutnya dikatakan, saat ini efisiensi dalam birokrasi juga menjadi salah satu kriteria. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri.
“Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik atau SAKIP,” jelasnya. (Adv)
