IKLAN

Permen 57 Berlaku Untuk Eks Kapal Asing, Kapal Lokal Bisa Beroperasi


 Kepala P2SDKP Bitung Ipunk Nugroho bersama tim yang berhasil mengamankan pelaku Ilegal Fishing..jpg


Kepala P2SDKP Bitung Ipunk Nugroho bersama tim yang berhasil mengamankan pelaku Ilegal Fishing..jpg

BITUNG – Polemik seputar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 57/PERMEN-KP/2014 tahun 2014 tentang larangan Transhipment atau alih muatan kapal, yang dipersoalkan oleh pengusaha ikan Kota Bitung terjawab sudah. Ternyata Permen nomor 57/PEREMEN-KP/2014 dikhususkan untuk eks kapal asing bukan untuk kapal lokal. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Bitung Ipunk Nugroho Saksono, A.Pi., MM., kepada manadoline.com, Sabtu (04/04).

“Saya sudah pertanyakan masalah Transhipment dalam rapat koordinasi dengan Satgas Anti Ilegal Fishing dan mendapat penjelasan ternyata bahwa Larangan Transhipment dalam Permen 57 berlaku untuk eks kapal asing bukan kapal lokal. Sampai tiga kali saya pertanyakan hal ini sebab menyangkut nasib para pengusaha perikanan Kota Bitung yang sudah tidak bisa beroperasi karena keliru dalam penafsiran terkait Permen tersebut yang berimbas pada melemahnya perekonomian masyarakat perikanan di Kota Cakalang,” jelas Ipunk.

Menurutnya, pihak P2SDKP Bitung berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi pengusaha perikanan sesuai dengan aturan yang berlaku demi peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan itu sendiri, yang secara otomatis ikut mendongkrak PAD serta pembangunan Kota Bitung. Untuk itu bagi setiap pengusaha perikanan wajib mentaati aturan yang sudah ditetapkan antara lain armadanya bukan kapal eks asing, Nahkoda dan ABK orang lokal, hasil tangkapan tidak boleh dibawah keluar negeri tetapi harus masuk di daerah asal dan wajib memiliki tenaga Opserver. Untuk pengusaha kapal lokal yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka SIUP-nya dicabut, bukan hanya ijin saja, artinya kalau pengusaha yang melanggar aturan memiliki kapal lebih dari satu maka semua kapal tidak bisa beroperasi,

“Aturannya sudah jelas, untuk itu mari kita bersinergi dalam menegakkan aturan yang ada. Kami dengan tegas menyatakan perang terhadap Ilegal fishing, tidak pandang bulu dalam menegakkan Undang-undang demi menjaga sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk kita serta anak cucu kita semua, jangan sampai kekayaan perikanan Indonesia hanya dinikamati atau memperkaya negara lain,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, bukti keseriusan dalam menegakkan Undang-undang, untuk tahun 2015 dari 7 kapal yang ditargetkan dalam anggaran penyidikan, P2SDKP Bitung sejak bulan Januari sampai Maret 2015 sudah 10 kapal yang ditangkap karena melakukan ilegal fishing. “Itu berrati sudah melebihi target yang ditetapkan, tetapi kami akan terus berkerja keras memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, tidak terbuai dengan keberhasilan yang dicapai sehingga membuat kami alpa. Dari 10 kapal yang ditangkap sudah ada beberapa yang kasusnya P21, sedangkan yang lain sementara dalam proses,” pungkas Ipunk. (jones)

IKLAN
loading...