Tahuna- Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kota Bitung, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengadakan pertemuan yang membahas kesiapan cabang olahraga, bertempat di Kantor Dispora Sangihe, Selasa (22/10).
“Ada dua agenda yang kita prioritaskan pada hari ini dan kedepannya. Yang pertama adalah persiapan pemantapan Porprov Bitung pada bulan Desember mendatang. Jadi kita bersama KONI dan pihak cabang olahraga melakukan pemantapan lagi, yakni menyatukan persepsi bersama.” kata PLH Kadispora Ikhlis Sombonaung.
Lanjutnya menambahkan, alasan kedua diadakannya rapat pemantapan ini adalah tekait pekerjaan-pekerjaan teknis yang akan dilakukan oleh Dispora kedepannya.
“Dan yang kedua terkait pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, yang tidak bisa kami utarakan disini. Tapi yang jelas kami mengejar penyelesaian GOR yang ada di Manente.” ujarnya.
Sementara itu Ketua KONI Sangihe Novi Tampi ditemui media ini menyatakan hal yang sama dengan pihak Dispora. Bahwa harus ada persamaan persepsi, dan pastinya juga yang terkait tentang anggaran Porprov Bitung.
“Jadi rapat ini antara KONI dan Dispora untuk persiapan Porprov, disini sudah menyangkut penganggaran. Karena KONI tidak dapat hibah dari pemerintah daerahdaerah karena tahun ini belum di SPJ kan. Maka seluruh keuangan Porprov itu masuk ke Dispora.” tegas Tampi.
Dirinya juga mengungkapkan, bahwa KONI Provinsi Sulawesi Utara telah mengirimkan surat pemberitahuan tentang cabang olahraga (cabor) dan clas-clas apa saja, yang dipertandingkan pada Porprov Bitung kepada KONI Sangihe.
“Kita telah menerima surat keputusan dari KONI Provinsi, tentang cabor dan clas-clas apa saja yang dipertandingkan di Porprov Bitung. Dari 27 cabor yang dipertandingkan, mungkin kita hanya ikut 18 saja.” jelasnya.
Disinggung kenapa hanya 18 cabor dari Sangihe yang mengikuti Porprov Bitung, Tampi mengatakan cabor yang tak ikut Porprov, dikarenakan cabor tersebut tak memiliki kepengurusan yang jelas.
“Cabor yang tak ikut, karena tidak ada pengurusnya. Dan syarat mutlak untuk mengikuti Porprov adalah adanya kepengurusan di masing-masing Kabupaten/Kota.” pungkasnya. (Zul)
