IKLAN

Petani Kopra Kurang Dilirik Pemerintah


MANADO-Fraksi Golkar menyetujui pembahasan Ranperda Pertanggung-jawaban APBD 2015 dan Ranperda RPJMD 2016-2021 untuk dibahas lanjut.

Namun dalam Paripurna, Rabu (27/7) Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Cindy Wurangian menyampaikan beberapa catatan kritis untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Cindy Wurangian saat menyampaikan pemandangan umum fraksi Golkar

Cindy Wurangian saat menyampaikan pemandangan umum fraksi Golkar

Diantaranya diungkapkan Wurangian dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terkait pengelolaan keuangan  merupakan potret keberhasilan dari pemerintah, agar dapat terus dipertahankan.

Karana dengan perolehan WTP, akan memotivasi dan memacu derap langka pembangunan dan pengelolaan keuangan lebih baik menuju masyarakat Sulut yang hebat.

“Dengan diraihnya opini WTP  dari BPK RI akan menambah catatan panjang bagi keberhasilan pembangunan di Sulut. Ini terimplementasi dari komitmen pemerintah dan DPRD dalam menjalankan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” jelas Wurangian.

Lanjutnya, untuk perolehan pendapatan daerah tahun  2015 belum mencapai target. Karena hasil PAD Sulut hanya berasal dari pajak kendaraan.

” Kedepan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah agar pendapatan daerah terus bertambah,” ungkap Wurangian.

Masih menurut kader Fraksi Golkar yang dalam waktu dekat akan menjabat sebagai ketua Komisi II. Pemerintah juga harus secara kontinyu untuk terus memfasilitasi objek wisata di Sulut agar daya tarik wisatawan terus bertambah.

Begitu juga dengan masalah budaya, Fraski Golkar juga menekankan bahwa budaya di Sulut belum dapat diukur secara kongkrit. Karena belum mampu keluar sampai tingkat nasional bahkan internasional.

“Pemerintah juga masih kurang peduli terhadap para petani kopra. Yang sampai hari ini nilai tukar dan harganya makin anjlok. Ini harus juga menjadi perhatian pemerintah OD-SK,” tutur Wurangian. (mom)

IKLAN
loading...