IKLAN

PNS dan Kepala Daerah Tidak Patuh Seragam Dinas, Ini Sanksi Kemendagri  


Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA – Kemendagri telah resmi memperlakukan seragam dinas baru bagi PNS di linkup Kemendagri maupun Pemerintah Daerah.

Perubahan seragam dinas ini tertuang dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mulai diperlakukan, Selasa 8 Februari.

Menurut Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto, ada sanksi untuk PNS maupun kepala daerah yang tidak patuh aturan ini.

“Kebijakan sanksinya untuk menyekolahkan kembali PNS atau kepala daerah yang tidak nurut,” tegas Widodo seperti dikutip dari situs Kemendagri.

Mendagri mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara untuk menindaknya.

Penggunaan seragam dinas pada Senin – Selasa pakaian dinas krem. Pada hari Rabu kemeja putih. Dan Hari Kamis – Jumat menggunakan batik.

Sebenarnya, menurut Widodo, Permedagri ini sudah berlaku sejak Senin (1/2) tapi karena belum diberikan nomor oleh Kemenkumham), akhirnya baru diterapkan mulai 8 Februari ini.

“Untuk nomor Permendagrinya baru dikasih Senin kemarin, jadi mulai Senin ini Permendagri seragam diterapkan,” jelas Widodo. (mlc/situspermendagri)

 

IKLAN
loading...