AMURANG– Polres Minahasa Selatan (Minsel) langsung sigap. Sejak penandatangan Memorandun of Understanding (MoU) antara Polri dengan Kementrian Dalam Negeri serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pengawasan penggunaan Dana Desa (Dandes), institusi kepolisian langsung action di lapangan.
Awalnya Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana SH SIK MSi mengumpul semua anggota Bhabinkamtibmas dan Kapolsek jajarannya pada Comander Wish Sabtu (21/10/2017) pekan lalu, di gedung aula Polres Minsel.
Dalam kesempatan tersebut Kapolres langsung memerintah seluruh Kapolsek untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi sekaligus juga “tongkrongi” secara mendalam anggaran yang dikucurkan pemerintah lewat Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa.
Makanya menindaklanjuti hak tersebut, Kapolsek Tenga IPTU Muhammad Amri langsung merespons, dengan mengumpul seluruh Hukum Tua (Kumtua) dan bendahara desa se-Kecamatan Tenga serta seluruh Habinkamtibmas di Polsek Tenga.
Pertemuan dilakukan di Gedung Balai Desa Radey Kecamatan Tenga, Selasa (24/10/2017) siang tadi.
Menurut Amri kegiatan dilakukan tersebut sebagai supaya semua Kumtua dan bendahara desa benar-benar memanfaat ADD sesuai dengan peruntukkannya.
Apalagi sekarang ini lanjut Amri penggunaan ADD menjadi atensi dari pemerintah.
“Sudah pasti kalau anggaran Dandes disalahgunakan maka akibatnya akan fatal,”tegas Amri pria berkumis tebal ini.
Tak pelak Amri menekankan supaya semua Kumtua dan bendahara desa jangan coba-coba menyalahgunakan program pemerintah tersebut.
Disamping juga para Bhabinkamtibmas dilarang keras memamfaatkan kondisi di lapangan terhadap Kumtua.
Sebab tugas Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengawasan dalam meminimalisir supaya ADD tidak disalahgunakan.
Hadir dalam giat tersebut diantaranya, Waka Polsek Tenga Ipda J Payow, seluruh Bhabinkamtibmas wilayah hukum Polsek Tenga. Kemudian para Kumtua dan bendahara desa se-Kecamatan Tenga. (vie)
