Setelah pengajuannya disetujui Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (31/10) sore, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Idham Azis resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11) pagi.
Idham Azis menggantikan Kapolri sebelumnya Tito Karnavian yang telah diangkat oleh Presiden sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kamis (24/10) pekan lalu. Dengan diangkatnya sebagai Kapolri, pangkat Idham Azis dinaikkan menjadi Jenderal.
Acara pelantikan Idham Azis sebagai Kapolri diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 97/Polri/2019 pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 1 November 2019.
Usai pembacaan Keputusan Presiden, Presiden Jokowi membimbing Jenderal Pol. Idham Azis untuk diambil sumpahnya sebagai Kapolri, yang berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi Tri Brata.”
Usai pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan, dibacakan Keputusan Presiden Nomor 98/Polri/2019 tentang Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi Polri Menjadi Jenderal Polisi, yang dilanjutkan dengan penyematan pangkat baru kepada Kapolri oleh Presiden Jokowi.
Acara pelantikan Kapolri selanjutnya ditutup dengan menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Agung Firman, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir. Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes dr. Terawan Agusputranto, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjant, dan Jaksa Agung ST. Burhanudin. (setkab/swb)
