IKLAN

WILAYAH PERBATASAN KEPULAUAN MASIH TERTINGGAL

Prihatin!! Ini Tiga Kabupaten Termiskin di Sulut dengan Permasalahan Krusialnya


MANADO– Tiga Kabupaten di Nusa Utara yakni Kepulauan Sangihe, Talaud dan Kepulauan Sitaro masuk 5 besar daerah termiskin di Sulawesi Utara (Sulut). Wilayah tersebut dikategorikan masih merupakan perbatasan tertinggal.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat adakan pertemuan dengan anggota DPD RI

Pertemuan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dengan Komite I DPD RI dipimpin Wakil Ketua Benny Ramdhani saat berada di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Selasa (21/6) (foto:Ist)

Hal ini diakui Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Menurutnya, berbagai permasalahan krusial di daerah perbatasan. Beberapa indikator kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan, akses pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah bahkan tidak ada.

Wilayah perbatasan Kepulauan butuh perhatian serius semua pihak,”jelas Kandouw saat membuka pertemuan dengan Komite 1 DPD RI dipimpim Wakil Ketua Komite 1 Benny Ramdhani dengan jajaran Pemprov Sulut, unsur Forkopimda Sulut, Wakil Bupati Sitaro Siska Salindeho dan dua personil Anggota Dekab Sangihe Helmut Hontong (Ketua Komisi 1) dan Merry Pukoliwutang (Ketua Fraksi Golkar) di ruang rapat CJ Rantung Selasa (21/6).

Lakukan alternatif pilihan dalam mengentaskan kemiskinan..

“Tiga Kabupaten Kepulauan ini, memiliki fiskal rendah. APBD dari ketiga Kabupaten dibawah 5 persen. Kondisi tersebut kita tidak bisa berharap lebih, Pemerintah Daerah (Pemda) di sana bisa melakukan penetrasi maksimal terkait pengentasan kemiskinan,”beber Wagub.

Masalah lain ditemui Pemerintah Provinsi (Pemprov), beberapa warga status kewarganegaraanya belum jelas..

Masalah lain yakni disparitas harga akibat medan serta sarana prasarana transportasi perhubungan belum memadai.

Diketahui, harga bahan pokok masyarakat di daerah perbataaan sangat tinggi dibandingkan dengan daerah daratan,”terangnya.

Lanjutnya, permasalahan keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan, juga masalah penduduk yang dikenal Sangihe Philipina (Saphi) atau Philipina Sangihe (Phisang) dimana status kewarganegaraan sampai sekarang masih belum jelas.

“Kita harus hati-hati, adanya anasir-anasir dari kelompok fundamentalis. Menjadikan wilayah perbatasan Nusa Utara sebagai pintu masuk maupun pintu keluar para teroris dan pemerintah pusat kurang serius mengatasi masalah tersebut,”pungkasnya. (Kandi/Hm)

IKLAN
loading...