MANADO– Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) yakni pembangunan transformasi digitalisasi informasi hingga ke Kabupaten/Kota terus diseriusi melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulut.
Buktinya Kadis Kominfo, Persandian dan Statistika Daerah Sulut Evans Steven Liow S.Sos MM mengumpulkan Kadiskominfo Kabupaten/Kota guna membahas program itu bertempat di Ruang Command Center Kantor Gubernur, Selasa (11/1/2022).
Dimana, Kominfo Kabupaten/Kota pun sepakat untuk mewujudkan transformasi digitalisasi pembangunan informasi pemerintahan, pedesaan dan perkotaan.
Pekan nanti, program Pembangunan Digitalisasi Informasi Pemerintahan dimulai dari Kabupaten Minahasa Utara. “Ini menyangkut sinergitas dan integrasi layanan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan,” kata Liow.
Selain itu, tambah Liow, pada hari yang sama akan diresmikan Pembangunan Digitalisasi Informasi Pedesaan di Minahasa, tepatnya di Kecamatan Tombariri.
“Tombariri Timur jadi lokus pembangunan transformasi Digitalisasi Informasi Pedesaan. Sementara, Kota Manado dijadikan lokus transformasi digitalisasi informasi Perkotaan. Di Manado sudah ada beberapa kelurahan yang disiapkan,” ungkap Liow.
Untuk transformasi digitalisasi pembangunan informasi pedesaan akan dibangun usaha internet yang dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
“Selain dana bersumber dari Dana Desa yang dikelola BUMDes, ada manfaat ekonomi juga di situ,” ujar Liow.
ODSK, tambah Liow terus mendorong agar Kabupaten/Kota memanfaatkan momen dan peluang sinergitas pembangunan digitalisasi informasi ini untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah di bidang digitalisasi informasi.
“Hanya dengan digitalisasi, Sulut akan bersaing kedepan. Persaingan saat ini dan kedepan, tidak lain adalah persaingan digitalisasi. Itulah pesan pak Gubernur Olly dan pak Wagub Steven Kandouw,” tandasnya.
Ia beralasan, beragam inovasi digitalisasi harus dimiliki agar supaya tahu desa dan daerah mana yang masih tertinggal atau mempunyai potensi untuk digarap dan dibangun.
“Jadi, selain ada ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan), ada lompatan baru pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui bidang pembangunan digitalisasi informasi pemerintahan, pedesaan dan perkotaan untuk satu data dan bisa diakses untuk pembangunan daerah,” tutup Liow.
(**)
