IKLAN

Tamansari Lagoon, Tak Miliki UPL, UKL

PT Bahu Cipta Persada, Kebingungan Soal Lahan 16 Persen


Ketua Komisi C DPRD Kota Manado, Lily Binti saat meninjau pembangunan apartemen tamansari lagoon di kawasan Bahu Mall.

Ketua Komisi C DPRD Kota Manado, Lily Binti saat meninjau pembangunan apartemen tamansari lagoon di kawasan Bahu Mall.

MANADO – Komisi C DPRD Kota Manado, kembali menemukan sejumlah pengembang di kawasan reklamasi pantai belum memiliki kelengkapan administasi dari pihak pemerintah kota (Pemkot) Manado. Hal tersebut dibuktikan, ketika Komisi C pimpinan Lily Binti ini, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Tamansari Lagoon.
Pembangunan mega proyek milik PT Bahu Cipta Persada ini, ternyata berdiri diatas lahan seluas 10 meter persegi, sehingga mengharus mereka memiliki ijin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
“Bangunan milik PT Bahu Cipta Persada berdiri diatas lahan seluas 10 meter persegi dan harus memiliki UPL dan UKL,” kata Lily Binti.
Lily Binti, juga memintakan kejelasan soal peralihan lahan 16 persen.

Komisi C DPRD Kota Manado, melakukan sidak di tamansari lagoon, di kawasan bahu mall

Komisi C DPRD Kota Manado, melakukan sidak di tamansari lagoon, di kawasan bahu mall

Pasalnya peralihan lahan 16 persen tersebut pengurusannya belum jelas, karena pihak PT Bahu Cipta Persada masih terjadi tarik-menarik apakah perijinan tersebut apakah melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Manado atau ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
“Peralihan lahan 16 persen tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Pemkot Manado, sehingga saya meminta untuk memprosesnya cepat. Saya minta agar pihak pengembang menyiapkan semua dokumen pendukung terkait dengan luas wilayah yang masuk dalam lahan 16 persen,” jelasnya.
Pihak PT Bahu Cipta Persada pengembang Tamansari Lagoon ini, nampak kebingungan dengan hal ini, sebelumnya mereka berjanji akan menyerahkannya kepada Pemkot Manado.
Dirinya berjanji Komisinya tidak tinggal diam dan akan terus melakukan pengawasan termasuk mengawal proses penyelesaian permasalahan termasuk proses perijinannya selesai.
Sementara, terkait dengan pengelolaan limbag, Wakil Ketua Komisi C Linneke Kotambunan dan Sekretaris Winston Monangin, menambahkan pengelolaan limbah di Tamansari Lagoon harus dikelola dengan menggunakan system pengurai bakteri.
“Pengelolaan limbah harus dikelola dengan menggunakan system pengurai bakteri, sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan,” ungkap Linneke. “Dokumen terhadap dampak lingkungan harus juga disiapkan,” tegas Winston.
Sejumlah personil Komisi C DPRD Kota Manado yang ikut dalam sidak ini seperti, Stenly Tamo, Reynaldo Heydemans, Fanny Mantali, Victor Polii, Anita De Blowe. (mejkel lela)

IKLAN
loading...