Ranperda Pemekaran Kelurahan Manado Lambat, Dari 14 Hanya 1 Bakal Didefinitifkan

MANADO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Biro Hukum Setda (Sulut) masih menunggu pengajuan kembali dari dari DPRD Kota Manado dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemekaran Kelurahan.

Foto Ilustrasi (sumber: penatimor.com)

Pasalnya, Pemekaran Kelurahan di Kota Manado diprakarsai DPRD dan Pemkot sudah sejak 2017.

Dalam surat yang sudah disampaikan ke Walikota Desember 2017 soal persyaratan, untuk kelurahan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Permendagri 31 2006 tentang Pembentukan dan Penghapusan Kelurahan.

14 Kelurahan yang rencana bakal dimekarkan. Sumber: Biro Hukum Setda Sulut

Dari beberapa pengajuan Ranperda itu, berdasarkan fasilitasi Biro Hukum Setda Sulut dan beberapa Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa Ranperda belum dapat diajukan atau ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” kata Kepala Biro Hukum Grubert T Ughude melalui Kasub Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Felix Lalombobuida kepada Manadoline saat berada di ruang kerjanya, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan dimana dari 14 kelurahan yang diusulkan untuk dimekarkan beberapa kelurahan belum memenuhi syarat.

“Syarat-syaratnya antara lain yang harus dipenuhi yaitu jumlah penduduk, luas wilayah. Jadi beberapa kelurahan belum memenuhi syarat, dari 14 kelurahan baru kelurahan Paniki Sosonopan lebih tepat yang berada di wilayah perumahan GPI. Hingga saat ini yang memenuhi syarat itu Paniki sosonopan/perumahan GPI pecahan dari Kelurahan Paniki Bawah, Buha dan Bengkol karena luas wilayah itu sekitar 5 KM kemudian jumlah penduduk sekitar 3 ribu itu syarat sudah tertuang di Permendagri,”jelas Lalombobuida.

Hingga saat ini, Lalombobuida mengungkapkan karena satu Ranperda dari beberapa kelurahan yang diusulkan, maka yang belum memenuhi syarat dikembalikan ke Pemerintah Kota untuk diperbaiki kembali.

Didalam surat yang disampaikan tahun 2017 hasilnya sebenarnya langkah yang harus dilakukan Pemkot Manado antara lain keluarkan saja kelurahan-kelurahan yang belum memenuhi syarat dan mengajukan kelurahan yang sudah memenuhi syarat. Supaya yang tidak memenuhi syarat jangan sampai menghambat kelurahan yang sudah memenuhi.”tambahnya.

“Tapi itu boleh di kata bolanya masih di Pansus di DPRD Manado waktu itu. Tapi kan sayang Pansus sudah bubar secara kelembagaan periode selesai tetapi masih boleh dimintakan,”tutur Lalombobuida.

Intinya saat ini Pemekaran Kelurahan belum diajukan lagi. Langkah perlu diambil sebenarnya itu dapat digagas DPRD Manado. Kalaupun ini prakarsai dari Walikota berarti disampaikan lagi ke DPRD diparipurnakan.

Ini jadi catatan Biro Hukum mengkaji ulang skala prioritas. Walau tidak ada target selesai kapan, itu tergantung Pemkot Manado.” Jadi saya pikir langkah pemekaran di Manado sebenarnya sudah jalan ditandai Paniki Sosonopan sudah ada persiapan didefinitifkan. Pemprov tinggal menunggu pengajuan Pemkot/DPRD Manado komisi yang membidangi itu,”terang Lalombobuida.

Sembari menambahkan, sebelum ditetapkan diajukan ke gubernur untuk difasilitasi, nantinya banyak aspek yang dipertimbangkan bagi yang belum memenuhi antara lain sarana prasarana dan jumlah penduduk. Tidak bermasalah jika pengajuan pemekaran kelurahan dari 14 hanya 1 yang memenuhi syarat.

“Tidak harus secara bersama-sama. Prediksinya itu tergantung Pemkot. Kalau proses di Pemprov tinggal menfasilitasi, pemenuhan syarat diterima nanti proses penetapan di Pemkot. Biro Hukum hanya kaji apabila memenuhi syarat atau tidak,”pungkasnya. (srikandi)