Ratusan Buruh Saat May Day 2019 di Kantor Gubernur, Wagub Kandouw Sebut Etos Kerja

MANADO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) ingatkan profesionalisme, etos kerja dan hak bagi para buruh.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat sambutan arahan kepada ratusan buruh di peringatan May Day 2019 di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (1/5/2019) (foto:kandi/ML)

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Steven Kandouw tepat di Hari Buruh Internasional atau dikenal May Day 2019 diperingati setiap 1 Mei.

Dihadapan ratusan buruh yang dominan mengenakkan kaos merah putih di hari May Day “Together We Grow” 2019 digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Sulut di Aula Mapalus Kator Gubernur, Rabu (1/5/2019) siang tadi, Kandouw menambahkan hak-hak buruh mutlak diperhatikan. Seluruh komponen masyarakat harus menyadari hak buruh ini.

“Tadi saya sampaikan kendala selama ini, buruh sendiri apatis, buruh sendiri fatalistis ya tidak mungkin berubah. Yang terakhir kesadaran lingkungan komponen masyarakat sekitarnya tidak memahami juga hak-hak buruh,”lanjut Kandouw kepada sejumlah wartawan.

Hadir saat May Day 2019, ratusan buruh datang dari beberapa asosiasi, para pejabat eselon 2, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dilanjutkan dengan donor darah dan pembagian sembako (foto:kandi/ML)

Lebih jauh, Kandouw mengatakan jaman sekarang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Begitu juga buruh mutlak ada di kehidupan kita.

“Puji Tuhan kehidupan buruh di Sulut sangat kondusif, saling bertukar pendapat, berdialog, tidak perlu turun ke jalan apalagi anarkis. Terima kasih teman-teman buruh,”tandas Kandouw sembari menambahkan Bapak Gubernur Olly Dondokambey tiap tahun mempunyai inovasi. Dimana tahun lalu BPJS untuk tenaga religi, dan sekarang tenaga kerja non upah pertama untuk tenaga angkutan , Sulut satu satunya di Indonesia.

Terpisah, Kepala Disnaker Sulut Erni Tumundo menjelaskan untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi perkerja informal khusus bagi pekerja bukan penerima upah baru saja diinisiasi Gubernur pada 29 April 2019.

“Ketika audiensi dengan Pak Gubernur, beliau bertekad untuk melindungi para pekerja informal bukan penerima upah BPJS Ketenagakerjaan,”terang Tumundo.

Selain itu, dimana tahap pertama Pemprov menargetkan 10 ribu tenaga kerja informal.

“Kita akan menyasar dulu tenaga kerja informal yang memiliki resiko tinggi. Terutama sopir-sopir angkot, sopir bus antar kota dan antar provinsi. Dan untuk mendapatkam data 10 ribu kita kerja sama dengan asosiasi angkot di Sulut,”kuncinya.

(srikandi)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020