MANADO-Kritikan yang dialamatkan kepada Kadis Kesehatan Provinsi Sulut terus berdatangan. Pasca adanya teguran dari Mendagri terhadap Sulut karena rendahnya penyerapan anggaran penanganan pandemi Covid-19.
Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok dari Fraksi Demokrat.
Kepada wartawan, Lombok sebagai Koordinator Komisi IV DPRD Sulut membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yang sangat bersentuhan dengan Kesehatan dengan tegas mengatakan, saran yang pernah dialamatkannya kepada Kadinkes Sulut seakan diacuhkan.
“Berarti memang sudah perlu menteri langsung yang menegur,” tegas Legislator dapil Minsel-Mitra.
Lombok mengakui sejak dari awal virus covid masuk Sulut, dirinya menyarankan untuk
dibangun laboratorium virus yang memadai.
“Waktu itu saran saya dijawab dengan tidak perlu, tidak ada anggaran, padahal keselamatan rakyat yang utama, dana emergency kan ada, akhirnya Sulut harus menunggu berminggu-minggu hasil dari Jakarta. Di sisi lain ada alur masuk kunjungan yang sangat tinggi dari luar negeri waktu itu,” ucap Lombok.
“Padahal sense of crisis itu harus nampak, benar bahwa pandemi ini global, tapi komitmen kita kan sama, dari segi penganggaran, regulasi refocusing memang ke arah sana. Ingat loh, ada tanggung jawab alokasi yang dipindahkan dari kebutuhan masyarakat yang lain ke dinas kesehatan,” papar Sekretaris DPD Demokrat Sulut.
Lombok menegaskan, jika anggaran ada nakes yang menjadi ujung tombak penanganan tidak mendapat hak nya hanya dituntut kewajiban, adalah hal yang sangat tidak masuk akal.
“Dalam pandemi ini, tidak ada yang ingin berpolitik. Tapi yang dituntut adalah profesionalitas, bukan kewenangan kami mengenai penempatan pejabat, tapi dengan ini kami juga protes keras dengan kinerja seperti ini, bahkan dengan DPRD Sulut sekalipun komunikasinya tidak jalan. Coba lihat, rumah sakit yang baru sudah duluan cepat fisiknya, tapi belum operasional padahal sudah sangat dibutuhkan masyarakat,” tambah Lombok.
Lombok pun akhirnya mengusulkan Gubernur Sulut untuk melakukan evaluasi terhadap Kadinkes Sulut.
“Pak Gubernur sudah berupaya mempercepat pembangunannya, tapi tugas pejabat teknis dibawah tidak cepat mengimplementasikan program Pak Gubernur,” ujar Anggota DPRD Sulut tiga periode ini .(mom)
