MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bahas isu penting Bumi Nyiur Melambai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.
Dimana pertemuan itu anggota DPRD Sulut menyambangi Pemprov diterima para Asisten dan Staf Ahli Gubernur serta beberapa Kepala Biro, yang dilaksanakan di ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (20/1/2020).
Dalam kunjungan kerja DPRD Sulut di hadiri Ketua Komisi I, Vonny Paat, Wakil Ketua Wenny Lumentut, serta pengurus lainnya komisi I DPRD Sulut.
Sekprov Edwin Silangen menyapaikan pandangan secara umum perkembangan makro pembangunan yang ada di Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK.
Pembahasan yang dilakukan juga terkait batas wilayah Bolmong dan Bolsel. Serta dana Pilkada 2020.
Kepala Biro Pemerintahan Jemmy Kumendong menjelaskan kronologis permasalahan batas wilayah Bolmong dan bolsel dimana oleh Pemprov, Biro pemerintahan secara khusus sudah melakukan mediasi sebagaimana peraturan dari Mendagri.
Selain itu, dibahas dana Pilkada 2020. Dijelaskan langsung Asisten III Pemprov Asiano G Kawatu penyusunan APBD 2020 berdasarkan Permendagri 33 tahun 2019.
Didalamnya ada 10 prioritas dan untuk dana hibah pilkada menurut Kawatu, ada angka-angka yang disampaikan dan pihaknya sudah melakukan upaya untuk penyatuan persepsi dan mendapatkan angka-angka yang proporsional, sudah di konsultasikan dengan Kemendagri dan hasilnya sudah tertera dalam SK Gubernur sesuai dengan pemberian hibah.
“Hibah ini terdiri dari KPU, Panwas TNI, Polri. Khusus untuk pihak polisi ada kenaikan di tahun 2020 dan kenaikan ini sudah konsultasikan dengan kementrian memang maksimal 90% kenaikan ada hitung-hitungan angka inflasi. Ada kab kota yang terlambat dan akan di konsultasikan kembali dengan biro hukum dan badan keuangan selanjutnya di konsultasikan di kemendagri,”pungkasnya.
(srikandi/*)
