Sonny Papendang : Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, Pelabuhan Labuan Uki Tabrak Undang-undang

Sonny Papendang.

BOLMUT — Sonny Papendang, selaku ketua koperasi konsumen Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari di Pelabuhan Labuan Uki, menerangkan bahwa beberapa waktu yang lalu sempat terjadi tragedi yang mengenaskan di Terminal Khusus Binjeta, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.  Yaitu peristiwa kecelakaan yang menimpa pekerja bongkar muat dan meninggal dunia.

Menurut Sonny, hal tersebut bukan tanpa sebab yang jelas, sebagaimana hukum kausalitas (sebab-akibat), peristiwa yang terjadi di terminal khusus binjeta, kecamatan bolangitang timur, kabupaten bolaang mongondow utara pada faktanya belum ada titik terang terkait dengan tarik menarik kewenangan (legal standing). Siapa yang berhak untuk melakukan pekerjaan di Terminal Khusus Binjeta Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ?

Beber Sonny, ini semua bermula dari tidak jelasnya sikap Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, Pelabuhan Labuan Uki untuk berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga menyebabkan kematian yang menimpah salah satu pekerja bongkar muat, yang semakin memperjelas kinerja dari unit penyelenggara pelabuhan kelas III pelabuhan labuan uki yang tidak memegang teguh asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Sebelum dilaksanakan pembangunan terminal khusus di binjeta, sudah berulang kali mempertanyakan kejelasan kami sebagai koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari yang secara legal standing memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan di Terminal Khusus Binjeta. Hal tersebut saya sampaikan kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki bukan tanpa dasar dan aturan yang jelas. Karena kajian yuridis yang telah saya lakukan bersama-sama dengan kuasa hukum kami telah meyakinkan saya untuk terus memperjuangkan pekerjaan bongkar muat yang ada di Terminal Khusus Binjeta tersebut,” ucap Sonny.

Lanjut dijelaskan, dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1) Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : UM 008 /41/2//DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP 1/XII/2011, Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari (TKBM) di Pelabuhan (SKB 2 Dirjen 1 Deputi), yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (2) SKB 2 Dirjen 1 deputi :
”Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari yang selanjutnya disebut tkbm adalah pekerja memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkat muat yang dikelola dalam wadah koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari (koperasi tkbm)”

Pasal 2 ayat (1) SKB 2 Dirjen 1 deputi :
“koperasi tkbm merupakan badan usaha yang mandiri dan sebagai wadah tkbm di pelabuhan yang anggotanya terdiri dari para TKBM di pelabuhan yang sudah di registrasi oleh penyelenggara pelabuhan setempat”.

Pasal 4 ayat (1) SKB 2 Dirjen 1 deputi :
“tkbm merupakan anggota koperasi tkbm pelabuhan setempat serta terdaftar di kantor penyelenggara pelabuhan setempat”.

“Ini sangat jelas membuat saya tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terus memperjuangkan hak-hak saya sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari yang memiliki kewenangan untuk melakukan perkejaan di terminal khusus binjeta. Namun hal tersebut tidak di tanggapi oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki,” tegas Sonny.

Tambahnya, pada tanggal 18 agustus 2020, telah melayangkan surat pemberitahuan nomor : 151/KTKBM/LU/VII/2020 yang pada pokoknya agar Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki segera menindak lanjuti proses yang carut marut terkait dengan pekerjaan bongkar muat yang akan dilaksanakan di terminal khusus binjeta. Yang mana hal tersebut saya lakukan bukan tanpa dasar yang jelas, akan tetapi sebagaimana termuat dalam pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan (pp 61/2009 kepelabuhanan) sangat jelas tugas dan fungsi dari unit penyelenggara pelabuhan yaitu pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

“Namun hingga dilaksanakannya pekerjaan di terminal khusus binjeta, tidak ada tanggapan ataupun surat balasan yang saya terima selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Bahari yang memiliki legal standing yang jelas. Selain itu juga, sikap dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki yang tidak menanggapi surat yang kami layangkan, memperlihatkan preseden buruk terhadap roda pemerintahakan di Pelabuhan Kelas III Labuan Uki,” ucapnya.

Beber Sonny, sebelumnya telah mengutus kuasa hukum untuk melakukan diskusi dalam menemukan titik terang terkait dengan kedudukan kami selaku koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari untuk melakukan pekerjaan di terminal khusus. Akan tetapi tidak ada argumentasi yang berdasar yang dikemukakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki.

“Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki hanya menyampaikan bahwa Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari yang berada di pelabuhan umum tidak wajib untuk melakukan pekerjaan di terminal khusus. Apabila ingin melakukan pekerjaan bongkar muat di terminal khusus, hal tersebut tergantung dari pengelola terminal khusus,” sebut Sonny.

Menurutnya, sangat memperlihatkan seorang pejabat publik yang tidak tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerena sebagaimana telah tertuang dalam pasal 3 ayat (1) peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 152 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, yang berbunyi “kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari di pelabuhan”.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) pm 152 tahun 2016, seharusnya kegiatan bongkar muat yang melibatkan manusia wajib dilakukan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan yang dalam hal ini adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat yang berasal dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari.

“Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki harus saksama mengkaji Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : UM 008 /41/2//DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP 1/XII/2011, Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari (TKBM) di Pelabuhan (SKB 2 Dirjen 1 Deputi) sebagaimana telah dituangkan di atas,” pintanya.

Sementara, terkait sikap Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki yang notabenenya adalah seorang Aparatur Sipil negara, saya selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari Perintis Bahari di Pelabuhan kelas III Labuan Uki akan melakukan upaya administratif di antaranya memberitahukan hal tersebut kepada pembina Aparatur Sipil negara di lingkup kementerian Perhubungan.

“Selaku Ketua Koperasi Konsumen Tenaga Kerja Bongkar Muat Perintis Bahari, dengan ini meminta Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Labuan Uki untuk dapat menyelesaikan problematika di Terminal Khusus Binjeta, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” pungkas Sonny Papendang. (swb).

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020