IKLAN

Tak Ada Koordinasi Biro Hukum dan Pokja, Ranperda Zonasi Terancam Batal


MANADO-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi terancam batal. Pasalnya, antara Biro Hukum Pemprov Sulut dan tim Pokja tidak ada koordinasi dan harmonisasi.

ALOT: Suasana rapat hearing Ranperda zonasi dipimpin oleh Edwin Lontoh

ALOT: Suasana rapat hearing Ranperda zonasi dipimpin oleh Edwin Lontoh

Hal ini terungkap dalam hearing antara Pansus Zonasi yang diketuai oleh Edwin Lontoh bersama Biro Hukum dan Kelompok Kerja (Pokja).

Kepala Biro Hukum Pemprov Ledy Kawatu ketika  hearing Senin (4/4) dengan tegas mengakui walaupun pembahasannya sudah sementara jalan.

Tetapi sesuai aturan yang baru Permendagri No 80 tahun 2015 dari revisi Permendagri No 1 tahun 2014 harus ada harmonisasi dan koordinasi antara Pokja dan Biro Hukum.

“Jika mekanisme ini tidak dijalankan. Maka kemungkinan besar Ranperda Zonasi dibatalkan Mendagri,” jelas Kawatu. Sambil mengakui kesalahannya tidak melakukan koordinasi dengan Pokja padahal dirinya juga masuk sebagai anggota Pokja.

Karena tidak ada singkronisasi dan koordinasi dari pihak eksekutif. Akhrinya Pansus menskors jalannya pembahasan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (mom)

IKLAN
loading...