IKLAN

Terbukti Pungli, Kepsek Harus Diganti


MANADO– Komisi IV membidangi Kesejahtraan Rakyat ( Kesra) DPRD Sukut telah mulai melakukan pembahasan bersama dengan mitra kerja SKPD, terkait Ranperda Pertanggung-jawaban APBD 2015, Selasa (2/8).

SERIUS: Komisi 4 saat melakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (2/8)

SERIUS: Komisi 4 saat melakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (2/8)

Dari pantauan manadoline.com sudah ada 5 SKPD telah selesai melakukan pembahasan dengan Komisi IV. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut.

Ketua Komisi IV, James Karinda menyatakan, Komisinya  telah berkomitmen untuk terus mengawal kualitas dan peningkatan pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Usai melakukan pembahasan, Karinda menegaskan tahun 2017 berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses dan kegiatan pendidikan semakin ketat.

” Jika ada sekolah-sekolah yang melakukan pungutan liar. Maka akan ada sanksi tegas, misalnya pencopotan Kepala Sekolah,” ungkap Karinda, Selasa (2/8).

Lanjut legislator Partai Demokrat dapil  manado ini, dengan adanya pelimpahan  kewenangan SMA/SMK dari kabupaten kota ke Provinsi. Akan  menjadi awal penegakan aturan dengan tegas.

Selain masalah Pungli, Karinda juga menyorot soal  Komite Sekolah. Menurutnya keberadaan Komite justru tidak berperan dalam menekan beban biaya kepada siswa yang dipraktekkan oleh sekolah.

“Seharusnya Komite Sekolah  mampu menjaga keberlangsungan pendidikan.Bukan menambah beban bagi siswa,” tuturnya.

Setelah melakukan pembahasan kepada 5 SKPD, Karinda memberikan apresiasi terhadap Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemprov Sulut mampu menyelesaikan temuan BPK RI.

” Karena mampu menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan baik dan tepat waktu, maka pejabatnya patut dipertahankan,” kata Karinda.(mom)

IKLAN
loading...