IKLAN

Terjadi Penyimpangan, Ini Prestise WTP Versi BPK vs Kemiskinan Versi BPS


MANADO-Hampir semua Kepala Daerah berlomba-lomba memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ini tentu wajar karena memang penting dalam arti perwujudan keseriusan dalam penanganan tata kelola keuangan yang baik.

Hal ini dikatakan Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka. Menurutnya, perlu diingat jika suatu daerah memperoleh opini WTP dari BPK, itu bukan berarti daerah itu tidak terjadi penyimpangan.

Diakui oleh pihak BPK pada saat pidato penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sering menyatakan kalimat “Pemeriksaan BPK terkendala keterbatasan auditor dan waktu, sehingga tidak dapat memeriksa secara keseluruhan, maka hasil WTP tidak dapat diartikan tidak terjadi penyimpangan”,”tutur Tumbelaka.

Ia mengatakan, menariknya ketika para Kepala Daerah berlomba-lomba memperoleh opini WTP dan hasilnya pada 2014-2015 daerah penerima WTP di Sulut meningkat.

Fakta angka kemiskinan di Sulawesi Utara (Sulut) versi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut juga terus meningkat pada periode yang sama. Angka kemiskinan Sulut September 2014 sekitar 198.000 jiwa, pada Maret 2015 naik menjadi lebih dari 208.000 jiwa dan pada September 2015 kembali naik menjadi lebih dari 217.000 jiwa,”jelas Tumbelaka.

Ini dapat diartikan dan menunjukan, banyak oknum pejabat lebih fokus mengejar prestasi prestise opini BPK dari pada memperhatikan secara serius data kemiskinan hasil survey BPS.

Sejatinya pemimpin yang hebat adalah dapat membawa rakyatnya menuju kesejahteraan tinggi dan itu semestinya harus ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan secara signifikan,”pungkasnya. (srikandipangemanan)

IKLAN
loading...