IKLAN

Terkait Moratorium, Djamaludin Siap Perjuangkan Aspirasi Perikanan Bitung


Wakil Walikota Bitung saat menerima Kunker Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya

Wakil Walikota Bitung saat menerima Kunker Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya

BITUNG-Deputi III koordinasi dan Sumberdaya Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumberdaya Dr. Ir. Ridwan Djamaludin, M.Sc melakukan kunjungan kerja di Kota Bitung yang diterima Wakil Walikota Bitung Ir. Maurits Mantiri  di PSDKP Bitung.

Menurut Mantiri, Kedatangan Djamaludin sendiri sudah dijadwalkan sejak kemarin (Selasa, 3/5) saat pelaksanaan rapat  Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan sistem Logistik di Kawasan Timur Indonesia, yang tujuannya untuk melihat langsung keberadaan pelabuhan Bitung setelah ditetapkan sebagai IHP dan perusahaan yang bergerak di industri perikanan yang mengalami penurunan produksi untuk disesuaikan dengan laporan yang selama ini diterima.

“Kedatangannya selain melihat perkembangan infrastruktur kota Bitung yakni pelabuhan Peti Kemas, lahan KEK, juga mengunjungi beberapa perusahaan perikanan untuk berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan guna melihat sejauh mana dampak moratorium bagi perusahaan tersebut,” ujar Mantiri, Rabu (4/5).

Dalam kesempatan itu juga, Mantiri memberikan hasil data produksi dan ekspor hasil perikanan Bitung untuk dijadikan bahan evaluasi Kemenko Maritim dan Sumberdaya dari beberapa perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana terdapat perubahan yang signifikan antara tahun  2014 sebelum moratorium dan tahun 2015 sesudah moratorium ditetapkan.

Mantiri mengatakan untuk tahun 2014 produksi perikanan di kota Bitung mencampai 124,501.48 Ton, dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 yang hanya mencampai 49,441.35 yang berdampak pada anjloknya pertumbuhan ekonomi kota Bitung yang sangat bergantung pada Industri Perikanan.

Usai melakukan pemantauannya, Djamaludin mengatakan data yang telah diterima dari Pemkot Bitung akan menjadi dasar memperjuangkan solusi terbaik dari permasalahan ini, terkait dengan moratorium dari KKP dirinya menjelaskan belum ada wacana kalau aturan itu akan dicabut, tapi pemerintah pusat sedang berusaha menerbitkan aturan yang lebih tinggi dari itu agar kota Bitung boleh mendapat pengecualian dari moratorium tersebut.

“Itu juga akan diperjuangkan karena saya sudah melihat langsung keadaanya bagaimana dan datanya pun sudah kami terima,” pungkasnya. (jones)

IKLAN
loading...