IKLAN

Terkuak, ROR Ngaku Birokrat Senior Sulut Buat Kebijakan Tak Populis, Ini Buktinya


Surat KASN terkait pembatalan mutasi/roling pejabat Pemkot Manado yang dilakukan Penjabat Wali Kota, Royke Roring

Surat KASN terkait pembatalan mutasi/roling pejabat Pemkot Manado yang dilakukan Penjabat Wali Kota, Royke Roring

JAKARTA — Tamparan buat Royke O. Roring (ROR). Pria yang ngaku-ngaku birokrat senior Pemprov Sulut ini terbukti membuat kebijakan tak populis saat dipercayakan sebagai Penjabat Wali Kota Manado di saat pemerintahan massa transisi lalu.

Selama 5 bulan penjabat Wali Kota Manado, ROR telah melakukan mutasi/roling jabatan di lingkungan Pemkot Manado sebanyak 5 kali yang belakangan diketahui melanggar aturan, tidak mendasar dan jelas-jelas ROR ‘menantang’ rekomendasi diterbitkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat itu.

Kini KASN kembali mengeluarkan surat resmi pembatalan semua mutasi jabatan dilakukan ROR ketika menjabat penjabat Wali Kota lalu dengan Nomor D-34/KASN/6/2016 tertanggal 1 Juni 2016, ditandatangani Ketua KASN, Sofyan Effendi tentang Pembatalan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemkot Manado.

Berikut dasar KASN membatalkan mutasi ala ROR seperti surat edaran yang diterbitkan sebelumnya bernomor B-636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015.

Butir ke-6 disebutkan;  “Dalam hal Pembina Kepegawaian ingin melakukan mutasi JPT, pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi pejabat tersebut dengan jabatan yang akan diduduki yang bersangkutan’.

Kemudian; “Mutasi hanya diikuti oleh JPT yang setara yang sedang memangku jabatan. Apabila terdapat kekosongan JPT setelah proses mutasi, jabatan kosong tersebut wajib diisi melalui seleksi terbuka”.

Selanjutnya, sesuai surat KASN kepada Walikota Manado Nomor B-507/KASN/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rotasi JPT di Lingkungan Pemkot Manado, salah satu butirnya menyebutkkan dalam pelaksanaan mutasi adalah antar JPT Pratama. “Kedudukan pejabat pelaksana tugas (Plt) JPT Pratama tidak dapat diartikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama secara definitif, dan tidak pula dalam kedudukan setara. Pejabat pelaksana tugas pada dasarnya merupakan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, dan tidak berwenang mengambil keputusan dari/atau tindakan yang bersifat strategis. Penunjukan sebagai Plt dilakukan melalui surat perintah dari pejabat pemerintahan yang memberikan mandate,” bunyi poin 4.

“Kini terang benderang apa yang telah dilakukan ROR saat penjabat Wali Kota Manado lalu. Beliau yang katanya mengaku birokrat senior Sulut itu benar-benar melakukan kebijakan tidak populis,’’ sindir Fernando Kansil, salah satu tokoh pemuda Manado.

Surat KASN ini ditujukan kepada Walikota Manado dengan ditembusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo KUmoko, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado. (tim/anto) 

IKLAN
loading...