Tiga Infrastruktur Sosial Perbatasan Dikebut Pusat, Kandouw Seriusi Rakor

Wagub Sulut Steven Kandouw (depan kiri)  saat hadiri Rakor Pengendalian Perbatadan Negara di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (12/7/2017) (foto:humaspemprov)

JAKARTA– Pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Hal tersebut diseriusi Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw didampingi staf pendamping Jufli Aljon Pakasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian perbatasan negara, Rabu (2/7/2017) tadi.

Rapat koordinasi ini dibuka  langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Rapat tersebut dipimpin Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri lintas kementerian.

Kementerian yang hadir adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

“Selain itu, rapat ini khususnya untuk memasuki tahun anggaran 2017/2018, yaitu infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan,”ujar Tjahjo Kumolo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

Adapun ketiga infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah. Tjahjo mengatakan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Program strategis nasional ini harus terjamin dilakukan di daerah tepat waktu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berujar pemerintah berupaya mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negarayang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking.

“Kini berubah menjadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan,” ucapnya.

Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. Dia menyebut di Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 kilometer (km), di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km.

Pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya. Diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai dengan target.”

Ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaian target pembangunan di perbatasan,”tutup Wiranto.

(**/Hm)

IKLAN Sukseskan Manado Fiesta 2020