MANADO-Masayarakat Minahasa Utara, khususnya yang tinggal di DesaTeterusan Mapanget, menolak jika dilokasi mereka tinggal akan dijadikan Rumah Singgah, tepatnya di Kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
Netty A Pantow
Aspirasi masyarakat ini disampaikan ke anggota DPRD Sulut Netty A Pantow (NAP).
Kepada wartawan, NAP menjelaskan, warga Teterusan menolak jika lokasi tempat tinggal mereka jadi tempat persinggahan warga yang melakukan perjalanan dinas dari luar daerah, kemudian dari bandara dibawa ke Teterusan.
“Silahkan cari tempat lain jangan di desa kami. Disini lokasi yang mau dijadikan rumah singgah atau tempat karantina berada ditengah pemukiman masyarakat Desa Teterusan Mapanget. Inikan berbahaya untuk desa kami, apa artinya kami menjaga lingkungan disini kalau Pemerintah Provinsi saja seenaknya jadikan desa kami sebagi rumah singgah,”tutur masyarakat saat menyampaikan aspirasi ke Ketua Fraksi Demokrat ini.
“Jangan salahkan kami, yang pasti dengan sopan santun kami telah menyampaikan ini kepada pemerintah provinsi sulawesi utara,” ucap NAP, mengutip aspirasi warga.
Mendengar aspirasi warga, NAP anggota DPRD Sulut dapil Minut- Bitung memberikan respon.
Menurutnya, apa yang disampaikan masyarakat , NAP berharap Gubernur, Sekprov dan Ketua DPRD Sulut untuk memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Untuk tidak menjadikan Desa Teterusan Mapanget sebagai rumah singgah atau tempat karantina.
“Ini memang sesuatu yang sangat beresiko bagi kesehatan masyarakat. Mengingat bangunan yang akan digunakan berada tepat di empat lokasi perumahan, juga ada ditengah-tengah pemukiman masyarakat Desa Teterusan yang latar belakang pekerjaannya sebagai pedagang sembilan bahan pokok juga ada pasar- pasar kecil yang menjual sayur sayuran buah-buahan dan rempah – rempah didepan rumah penduduk,”tegas anggota Komisi III DPRD Sulut ini.
Dan sebagai anggota DPRD ia menilai akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakt dan juga memperburuk ekonomi warga masyarakat yang ada di Desa tersebut.
“Sebagai wakil rakyat saya menyarankan ada Gedung Cita Waya letaknya jauh dari pemukiman warga bertempat didepan kantor dewan, ada juga Balai Diklat yang di Maumbi jauh dari pemukiman serta ada gedung WOC yang lama tak digunakan berada di Kairagi jauh dari pemukiman,”ungkap NAP. Sembari berharap Pemprov dan Ketua Dewan jangan mengabaikan keluhan masyarakat. (mom)
