MANADO-Setelah rapat Pleno diperluas, Dewan Pimpinan Tonaas (DPT) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Brigade Manguni Indonesia, menetapatkan Fabian Kaloh, Sip, M.Si sebagai Tonaas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Brigade Manguni Indonesia Sulawesi Utara, Sabtu (25/7/2020) di Mabes BMI Tondano, Minahasa.
Kaloh yang juga anggota DPRD Sulut yang masih menjabat juga sebagai Tonaas DPD Kota Bitung ini, akan didampingi Tonaas Jimmy H Senduk sebagai Sekretaris yang merupakan Tonaas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam DPT BMI.
Rapat pleno diperluas ini dipimpin Tonaas Wangko DPT BMI, Lendy Wangke disaksikan Tonaas harian Umbanua Fentje Rumambi, Sekjen DPT BMI Sony Keintjem, Bendahara Corneles Mononimbar, Panglima Utama DPT Freddy Turalaki serta para ketua DPD se-Sulut dan Kopasgad serta para Pasus BMI.
Penetapan Tonaas Fabian ini, setelah, jabatan rangkap dari Tonaas Sony Keintjem sebagai Sekjen yang juga menjabat Ketua DPW Sulut sudah habis masa waktu setelah diperpajang dua kali.
‘’Saya akan mengemban tugas ini dengan sebaik baiknya seusai amanat AD ART, dan kepercayaan dari Tonaas Wangko Lendy Wangke,” ujar Tonaas Fabian ketika menerima Surat Keputusan No 027/SK-PDPW/s/DPT NMI/VII-2020, didepan peserta rapat. “I Yayat U Santi,” pekik Fabian yang disambut tepuk tangan seluruh peserta rapat.
Tonaas Fabian Kaloh dan Tonaas Jimmy Senduk, bersama pengurus lainnya akan melengkapi struktur sampai pada 31 Januari 2021.
Disamping itu juga, akan melakukan rapat koordinasi dengan pengurus, untuk persiapan pelantikan dan penyerahan SK DPW BMI Sulut dalam MuswangNas yang akan berlangsung akhir Agustus 2020.
‘’Kami siap untuk menjabarkan program program BMI ke depan,’’ ujar Kaloh di depan peserta rapat.
Menjawab pertanyaan para Wartawan yang memang sudah seharian menunggu selesainya rapat, anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui, memang DPW BMI Sulut harus dibenahi secara menyeluruh, karena program lalu belum optimal.
‘’Kali ini kami akan optimalkan, tentunya dengan bersinergi dengan semua pihak, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai Ormas Ada,’’ ucap Putra Tonsea ini.
Sosok Tonaas Fabian Kaloh yang juga aktif di kegiatan kerohanian juga lewat Kaum Bapa Katolik baik Kevikepan Tonsea dan Keuskupan Manado ini, lebih lanjut mengakui. Ormas adat harus konek dengan pemerintah, karena keberadaannya membantu pemerintah dalam rangka penjabaran budaya baik Minahasa dan sekitarnya juga yang berkaitan dengan legitimasi BMI.
‘’Kita wajib bekerkerjasama dengan pemerintah Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw untuk pembangunan disegala bidang,” tegas Tonaas Fabian Kaloh.
Menyinggung soal keberadaan beberapa DPD BMI yang belum dilakukan pembentukan, Tonaas Fabian Kaloh yang dikenal berpenampilan Low Profile menyatakan, program jangka pendek akan dibicarakan pada saat rapat perdana, terutama konsolidasi organisasi BMI di semua kota dan kabupaten se-Sulut. (mom)
