MANADO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menerima aksi damai gabungan organisasi masyarakat (Ormas), Selasa (22/2) sore tadi di lapangan Kantor Gubernur.
Aksi damai ribuan masa tergabung dalam organisasi masyarakat gabungan Organisasi Adat Masyarakat Sulut, Milisi Waraney, BM, LMI, Devisi Bela Negara, Garda Manguni, Pemuda PANCASILA, Waraney, Garda Manguni se Kab/Kota, serta organisasi adat lainnya.
Panglima Milisi Waraney Maxi Malonda sebagai koordinator menyuarakan tiga tuntutan mewakili gabungan Ormas yakni bubarkan Front Pembela Islam (FPI), karena gabungan seluruh ormas adat sangat mencintai NKRI, menjunjung tinggi NKRI.
Kedua, tangkap dan penjarakan Ketua FPI Rizieq Syihab, ketiga mencabut kewarganegaraan Rizieq Shihab,”kata Malonda.
Pantauan Manadoline, saat orasi disertai hujan para rombongan aksi damai didominasi berpakaian hitam berkombinasi hiasan asesoris merah, dengan membawa masa sekitar 3000 orang.
Sementara, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut Steven Liow mengatakan atas nama Gubernur mengingatkan pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati dan tetap mencintai Bangsa.
Kedua, semua menjunjung tinggi pancasila.”Kita patut memberi penghargaan, kami terima aspirasi teman-teman. Dan terakhir berharap Pemprov akan meminta tegas dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya menghormati hukum yang berlaku soal kasus tersebut,”ungkap Liow saat menerima aksi damai ribuan masa.
Ia menambahkan, ormas yang tidak memenuhi syarat tidak akan pernah mendapat tempat, jika ditemukan akan dibersihkan. Sembari menyebut pihak Forkopinda sudah membantu Pemprov lakukan koordinasi soal ketertiban dan keamanan masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol-PP) Sulut Edison Humiang mengatakan tiga tuntukan gabungan ormas akan tindaklanjuti ke pusat pusat.
Di Sulut harus aman dan damai, jika didapati paham-paham bertentangan akan segera ditindak. Kami tidak diam,”kunci Humiang.
(srikandipangemanan)
