BITUNG-Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung juga menjadi tempat Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menyerap aspirasi, Kamis (3/12/2020).
Ketika turun reses, MJP tetap memperhatikan imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
Reses di Tanjung Merah, MJP banyak mendengarkan aspirasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, kelompok petani, buruh serta aparat pemerintah kelurahan/desa setempat.
Adapun aspirasi yang disampaikan kepada MJP adalah dari Samuel dirinya mengapresiasi kinerja MJP selama menjadi anggota DPRD Sulut. Harapan Samuel apa yang telah dilakukan oleh MJP ditularkan juga ke anggota-anggota DPRD yang lain, bahkan Samuel menyampaikan tentang kewajiban membuat laporan kerja tiap-tiap anggota DPRD bisa dituangkan dalam Tata tertib DPRD, sehingga ketika mewajibkan itu, tiap-tiap anggota DPRD bisa terikat secara aturan dan diharuskan melakukan laporan-laporan kerja untuk diketahui masyarakat.
“Saat ini Pak Melky adalah satu-satunya perwakilan PSI di DPRD Provinsi Sulut, tetaplah menjadi corong yang terus menyuarakan kepentingan masyarakat,”ungkap Samuel.
Lanjut Samuel terkait Pelayanan kepada publik, dimana saat ini pelayanan pemerintah masih jauh dari yang diharapkan, karena apa yang menjadi komitmen pemerintah dalam upaya pelayanan publik yang prima bisa dilaksanakan.
“Kami mengharapkan adanya pembagunan fasilitas-fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas,”ucap Samuel
Sementara aspirasi kedua disampaikan oleh Bapak Ferdinand Wonte. Ferdinand menyampaikan tentang BANPRES Produktif UMKM yang sampai hari ini tidak jelas penyalurannya, apakah masih berlaku, sampai kapan program ini dilaksanakan, dan bagaimana sebenarnya mekanisme pencairannya, karena sampai saat ini banyak yang mengeluhkan sudah bolak-balik ke Bank tapi belum juga ada kejelasan padahal sudah lama mendaftarkan diri.
“Kami juga berharap pembangunan jalan tol agar tetap memperhatikan aset budaya dan pariwisata, khususnya terkait potensi wisata Aer Ujang. Diharapkan pembangunan jalan tol tidak merusak lokasi Aer Ujang dan seharusnya digeser titik pembangunannya,”papar Ferdinand.
Aspirasi ketiga disampaikan oleh Sandra Lukas yang megeluhkan masih terkait BANPRES Produktif UMKM, dimana nama anaknya keluar sebagai penerima BANPRES, tapi setelah di cek, NIK nya benar adalah milik anak Sandra tapi namanya bukan atas nama anak Ibu Sandra.
Aspirasi keempat disampaikan Toni Bela. Bela mempertanyakan progres pemerintah provinsi dalam membangun SDM di sulawesi utara. Selain itu Toni juga mengkritisi terkait penerima Beasiswa dari pemerintah, Karena selama ini jika diperhatikan dan dicek ternyata banyak penerima Beasiswa adalah bukan dari kalangan mereka yang kurang mampu.
Mendengar aspirasi dari masyarakat, MJP menyatakan akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah,”tegas MJP
Dalam reses ini, selain menampung aspirasi dari warga masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti ke pihak terkait, MJP juga menyampaikan laporan kerja sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
MJP juga menyampaikan beberapa hal, antara lain terkait bidang pendidikan, tentang akan adanya bantuan-bantuan pendidikan berupa Bantuan studi akhir bagi mahasiswa strata I, strata II dan strata III.
Harapannya semakin banyak masyarakat yang tahu, maka akan semakin membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang anak-anaknya berprestasi dan orang tuanya kurang mampu secara ekonomi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Selain itu MJP juga menyampaikan bagaimana perjuangan MJP menyuarakan penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Utara serta upah yang harus dibayarkan perusahaan tidak boleh berada dibawah UMP Sulawesi Utara. Hal ini terus dikawal oleh MJP demi kesejahteraan dan terakomodirnya putra-putri daerah. (mom)
