Wurangian: PDAM Minut Berkomitmen Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan

MANADO-Komisi II DPRD Sulut membidangi Ekonomi dan Keuangan melakukan kunjungan kerja ke PDAM Kabupaten Minahasa dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Cindy Wurangian.

Kunjungan Komisi II ke PDAM Minut

Dijelaskan Wurangian, PDAM ini merupakan salah satu costumer atau Wajib Pajak (WP) yang biasa berurusan dengan Bappenda Provinsi Sulut, khususnya UPTD di Minut. 

“Dari hasil diskusi dari Bappenda dengan UPTD Minut, kami mendapatkan salah satu informasi yaitu terdapat tunggakan pajak air permukaan dari PDAM Minut yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020,” ungkap Wurangian kepada wartawan.

Politisi Golkar ini mengungkapkan kunjungan kerja komisi II kali ini memfokuskan pada pajak air permukaan tersebut, karena pihaknya ingin mendapatkan informasi, masukkan serta, kendala apa yang dihadapi dilapangan sehingga terjadi tunggakan yang cukup panjang. 

“Nah, dari hasil kunjungan kami mendapatkan hasil yang begitu baik, dimana PDAM Minut ini sudah melakukan pembayaran pada hari ini (Selasa Red) sudah dilunasi kewajiban untuk sepanjang tahun 2018 dan 2019. Dan untuk kewajiban tahun 2020 kami sudah mendapatkan komitmen dari direktur PDAM Minut bahwa akan dicicil disepanjang tahun 2021 setiap 2 atau 3 bulan mereka akan melakukan penyicilan terhadap tunggakan yang ada di 2020,” ucap Ketua DPD II Golkar Bitung.

Terkait hal tersebut, Wurangian menyatakan apresiasinya kepada direktur PDAM atas kerja sama yang baik dan kepatuhan dalam membayar pajak. 

“Apa yang kami lakukan merupakan salah satu bagian dari komisi II DPRD Sulut dalam menjabarkan tugas-tugas dewan. Kami
tidak hanya fokus pada budgeting ketika kami membahas target PAD ataupun pada saat membuat legislasi peraturan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, tetapi kami juga melakukan pengawasan di lapangan, dimana ketika kami menemukan ada kendala-kendala dari OPD dalam pencapaian target, kami juga berusaha memberikan support yang maksimal sehingga target target itu bisa dicapai dan kemudian bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,”tegas Wurangian. 

Ikut dalam kunjungan kerja Komisi Selasa (26/1/2021) Koordinator Komisi II Vicktor Mailangkay, Inggried Sondakh, Sandra Rondonuwu, Nick A. Lomban, Sjenny Kalangi, Kristo Ivan Lumentut. (mom)