IKLAN

Yusril Serahkan ke Hakim PTUN Putusan Gugatan Sah Tidaknya Pilkada Manado


Pakar Humum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra bersaksi dalam sidang gugatan Pilkada Manado di PTUN, Selasa (2/8)

Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra bersaksi dalam sidang gugatan Pilkada Manado di PTUN, Selasa (2/8)

MANADO — Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra dihadirkan dalam sidang gugatan dilayangkan Syarief Darea (LSM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (2/8) terkait SK Mendagri soal pengangkatan GS Vicky Lumentut dan Mor Bastiaan (GSVL-MOR) sebagai Wali Kota dan Wawali Manado hasil Pilkda susulan 17 februari 2016 lalu.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN, Ceckly Kereh, Hakim Anggota Sanny Pattipeilohy dan Zanira, mantan Menteri Sekretaris Negara ini memberikan keterangan sesuai keahliannya dan yang diamanatkan dalam UU terkait pelaksanaan Pilkada Manado.

“Saya dihadirkan di sini sebagai saksi ahli, dan saya menjawab pertanyaan hakim, penggugat, tergugat  sesuai sumpah yang saya ucapkan sebelum sidang. Saya menjawab sesuai dengan keahlian saya,” katanya.

Menurutnya, gugatan yang disidangkan di PTUN tersebut murni sengketa di PTUN, bukan sengketa Pilkada. Terkait putusan Pilkada Kota Manado sah atau tidak, dirinya berpendapat UU Pilkada memang mengamanatkan serentak dilaksanakan Tahun 2015.

“Tapi karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA), menyebabkan pelaksanaan pilkada serentak Kota Manado tidak mungkin dilakukan Tahun 2015. Dan akan dilaksanakan di tahun 2016 karena ada putusan salah satu pasangan calon apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, karena bersangkutan itu masih berstatus bebas bersyarat dalam satu tindak pidana,” jelas Yusril.

Karena putusan MA, ada dua pilihan ditunda atau dilanjutkan dengan isitilah pilkada susulan.  Dalam hal ini KPU Manado melaksanakn putusan KPU Pusat yang memerintahkan supaya pilkada dilaksanakn 2016 sebagai pilkada susulan.

“Itulah yang menjadi sengketa disini, Tapi secara akademisi saya memang berpendapat pilkada itu harus dijalankan sesuai  Undang-Undang. Dan putusan KPU sifatnya mengikat. Sah atau tidak sahnya Pilkada Manado, yang benar nanti diputuskan oleh pengadilan,” papar Yusril Mahendra. (antoreppy)

IKLAN
loading...