AMURANG – Kenaikan inflasi berbuntut pada kenaikan harga pangan belakangan ini memicu keprihatinan Pemprov Sulut. Ini tersirat dari ungkapan Wakil Gubernur, Steven Kandouw saat menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2024.
Acara yang digagas Bank Indonesia (BI) Selasa (27/2/2024) itu berlangsung di Hotel Sutanraja, Kabupaten Minsel. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus mendorong peningkatan digitalisasi di Sulut.
“Terus pantau dan update harga bahan pangan, jangan sebulan sekali. Kalau perlu day by day. Setiap hari laporkan ke Sekda dan Bupati, Wali Kota supaya kita boleh lihat,” tegas Wagub SK.
“Saya apresiasi pak Andry (Kepala BI Sulut) adakan acara ini. HLM saya setuju karena jujur saya sampaikan bapak/ibu ini takut sama pimpinannya, takut laksanakan eksekusi. Ini yang hadir langsung petinggi dengar sendiri bagaimana berbahaya ini harga pangan kalau tak dikendalikan,” sambung SK.
Karuan saja, dalam sambutannya Wagub menyinggung masalah kenaikkan harga beras. Dia mendapat informasi di beberapa daerah tembus angka Rp18 ribu/kg. Jika harga beras terus mengalami kenaikan, menurutnya akan berpengaruh ke masyarakat.
“Kenaikan harga pangan ini satu hal amat berbahaya. Berbeda dengan kenaikan rokok atau harga kopi. Ibu bisa ngomel ke pak stop rokok. Kalau kenaikan kopi di Starbucks, pak sudah jo ke Starbucks ke RKB jo atau kalau di Amurang ke Topas. Tapi, beras siapa mau rubah?,” ungkapnya.
Untuk itu, Wagub meminta kenaikan harga pangan ini menjadi perhatian penting. “Perintah pak gubernur ingatkan ini kepala daerah sebagai eksekutor harus underline perhatikan ini yang disampaikan Pak Andre, jangan disimpan dalam hati tapi dimplementasikan,” katanya.
Wagub SK menduga adanya permainan harga bahan pangan dilakukan oleh tengkulak. “Tengkulak-tengkulak identifikasi sentral produksi kita. Mulai dari kentang di Modoinding, tomat di Langowan dan Tompaso. Jauh-jauh hari sudah dibeli ke petani,” terangnya.
Hasil tengkulak itu, dibawa ke pasar-pasar besar seperti di Kota Manado. “Akhirnya yang untung mereka tengkulak ini,” ujarnya.
Dalam jangka pendek ini, Wagub mengusulkan untuk sering mengupdate harga bahan pangan di Sulut. “Laporan masalah harga bahan pangan jangan sebulan sekali. Jangan sudah parah baru kita turun ke bawah. Tolong day by day kalau perlu live. In time monitor harga bahan pangan ini,” pinta SK.
Dia juga menyarankan penetrasi untuk menekan harga bahan pangan lewat dana desa. “Dana desa boleh kita gunakan. Juknis dana desa ada juga boleh untuk korelasi pencegahan inflasi pangan,” terangnya seraya mengapresiasi atas gagasan BI yang ikut melibatkan tokoh agama dalam pengendalian inflasi di Sulut.
“Mudah-mudahan musuh yang kita hadapi inflasi terutama bahan pangan kita berani sama-sama. Ini tidak lihat warna, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah lewat. Ini yang kita hadapi bersama-sama,” sambung Wagub.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Proivnsi Sulut Andry Prasmuko dalam pemaparannya mengatakan HLM ini dilakukan menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.
“Bukan hanya ini, nanti ada menyusul program lain hang akan kita sinergikan. Kalau bersama-sama akan lebih terasa ke masyarakat,” jelasnya.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan menurutnya Prasmuko, pihaknya menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Programnya dipadukan dalam 4K (Keterjangkuaan Harga, Ketersediaan Pasoka, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Tak hanya kelompok tani, Prasmuko menyebut program yang akan dilaksanakan yaitu dengan merangkul para pemuka agama.
“Tokoh agama ikut serta aktif dalam mencegah para pe pedagang ambil margin terlalu besar. Jadi semua kerja bersama. Semoga tidak ada lobjakan seperti tahun 2023,” imbuhnya.
Pencanangan TP2DD, kata Prasmuko untuk meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulut. “Ini untuk mendorong peningkatan PAD (Pendapafan Asli Daerah). Kehadiran BSG diharapkan bisa semakin membantu sehingga harapan kami semua PAD meningkat karena penerimanya lebih mudah dan langsung masuk ke BSG,” terangnya dalam kegiatan yang turut dihadiri antara lain Bupati Minsel, Franky Wongkar, Penjabat Bupati Minahasa, Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait. [*/adv]
