MANADO-Pembahasan Rancangan APBD Sulut tahun 2025, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan TAPD Pemprov yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen berlangsung alot.
Hal ini dibuktikan, lewat Anggota Banggar Henry Walukow. Anggota Fraksi ini tampil kritis dan beberapa kali menyoroti kinerja SKPD.
Walukow mempertanyakan soal mekanisme penyaluran dana Hibah. Karena tegas Walukow selama ini Biro Kesra seakan tertutup terkait Data penerima dana Hibah.
” Saya menerima keluhan dari sejumlah tokoh agama, karena ada rumah ibadah yang sudah dua kali berturut turut mengajukan proposal, namun tidak kunjung menerima bantuan. Apa indikator atau pertimbangannya menentukan bisa mendapatkan dana hibah atau bantuan untuk gereja dan Mesjid ? dan tidak. Kami minta Biro.Kesra terbuka sampaikan kepada publik sebagai bentuk Transparansi. Sebagai anggota Dewan kami selalu mendesak dan dijanjikan oleh TAPD akan disampaikan tertulis namun hanya lip servis semata. Jangan sampai Dana Milik rakyat hanya dinikmati oknum atau kelompok tertentu ,”ungkap Walukouw Senin, 25 November 2024.
Mantan Ketua Fraksi Demokrat ini mempertanyakan pokok pokok pikiran yang disampaikan dalam pembahasan jangan sampai justru tidak diakomodir atau berbeda diinput dalam Sistim iinformasi pemerintah Daerah (SIPD).
” Apakah pokok pikiran kita ini masuk dalam SIPD ? Jangan-jangan hanya sekedar didengar dan dicatat tidak diinput,” ucapnya, sambil meminta agar pemerintah Provinsi Sulut lebih memperhatikan para Olahragawan yang telah berjuang untuk daerah dan berprestasi.
”Para olahragawan telah menyumbangkan medali, mengangkat nama Sulut dan membuat harum daerah, tapi kasian belum juga mendapatkan reward,”ujarnya.
Walukow meminta agar dalam pembahasan APBD 2025 bonus untuk Atlit berprestasi dimasukan dalam APBD .
” Hargai perjuangan mereka. Kami Fraksi Demokrat Meminta agar Perjuangan Atlit dihargai dengan Reward yang anggarannya ditata di APBD induk 2025 . Tunjukkan bahwa Pemprov Sulut Pro Olahragawan,”tutupnya. (mom)
