MANADO-Komisi I DPRD Sulut, Selasa (10/3/2025) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kominfo Provinsi Sulut.
Salah satu Anggota Komisi I Henry Walukow mempertanyakan jaminan terhadap kerahasiaan data agar tidak terjadi kebocoran.
“Saya meminta jaminan terkait kinerja kominfo, karena kita tahu bersama kementerian Kominfo dan Digital RI sepanjang tahun 2024 masalah klasiknya adalah soal kebocoran data. Ini masalah besar yang dialami kominfo sepanjang tahun 2024. Nah, jaminan dari kominfo sulut terkait tentang kerahasiaan data atau agar supaya tidak mengalami keobocoran data seperti apa di tahun 2025 nanti,” tegas Walukouw saat RDP.
Diakui Walukow, jika data bocor maka sangat berbahaya. Apalagi ada data data pribadi atau data pemerintahan yang bisa bocor.
“Tadi sempat disinggung akan tetapi saya minta lebih luas lagi penjelasannya,” ucap Politisi Demokrat dapil Minut Bitung ini.
Lanjut Walukow, Dinas Kominfo merupakan salah satu dinas yang membutuhkan banyak biaya dan salah satu dinas yang menyerap dana APBD Sulut terbilang besar.
“Maka harus selaras dengan out put kinerja yang nantinya akan kita evaluasi bersama termasuk program kerja 2024,” ungkap Walukow saat RDP.
Sementara itu, Kadis Kominfo Sulut Steven Liow secara teknis menjelaskan bahwa itu ada mekanismenya.
“Kenapa harus memakai ACT. Ini karena ada rahasianya yang lain hanya seperti aqua kenapa hanya isi bandwithnya, salah itu. Harusnya mereke memiliki server sendiri, karena musti ada backbound sendiri karena mereka pakai yang dua kaki karena yang paling mahal itu Security System. Nah kita ada security system yang kita pakai. Jadi orang ini otodidak belajarnya, 1×24 jam harus duduk disitu, ada yang mengatur arusnya jangan sampai tabrakan,” papar Liow. (mom)
