MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling SE (YSK) memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulut dalam rapat asistensi efisiensi belanja pemerintah yang diselenggarakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jln 17 Agustus, Kota Manado, Rabu (12/3/2025) siang.
Kegiatan yang dihadiri pejabat Pemprov Sulut dan para kepala daerah se-Sulut dilakukan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dengan acuan Surat Edaran Mendagri 900/833/SJ, tertanggal 23 Februari 2025.
“Rapat ini bertujuan agar supaya langkah-langkah yang diambil Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten dan kota di Sulut terkait penganggaran agar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Gubernur YSK menjelaskan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulut.
“Sehingga ke depan apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi kabupaten dan kota agar tidak bertabrakan artinya jika kita ada gabungan antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat. Anggaran-anggaran yang tidak perlu agar dipangkas,” tegas Gubernur YSK mewarning para kepala daerah.
Beberapa contoh efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak perlu seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, alat tulis kantor (ATK), dan lain sebagainya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Dikatakannya, ada beberapa poin terkait hal-hal teknis, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Sehingga kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi berjenjang dan teknis. Jadi kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, ini coba kita perbaiki,” ujarnya.
“Perlu dipahami efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainnya,” katanya.
Tapi efisiensi anggaran ini adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, ATK.
Perlu dipahami, mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada?
“Karena ada landasan pemikiranya, artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamen Bima.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Sumule Tumbo memaparkan materi tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah.
Salah satunya yakni perlu adanya evaluasi terhadap keselarasan program di tiap tingkatan pemerintahan. “Akan kita lakukan evaluasi terhadap keselarasan program dari kabupaten dan kota ke provinsi lalu ke pusat,” ujarnya.
Diketahui, rakor ini selain dihadiri para kepala daerah se-Sulut, juga dihadiri para Sekda, Inspektur, Kepala BKAD, Kabag Hukum, dan Kabag Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), serta pejabat terkait lainnya. (anr)
