Paripurna LKPJ Gubernur 2025
MANADO-DPRD Sulut, Senin (24/3/2025) melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen serta didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu (MEP) ,Billy Lombok dan dihadiri Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay.
Dalam laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur YSK menyampaikan bahwa keberhasilan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan semua elemen masyarakat.
“Tentunya di Paripurna ini saya memberikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Sulut sehingga agenda rapat paripurna bisa digelar dengan baik,” papar Gubernur YSK.
Lanjut gubernur, sinergitas yang terbangun antara eksekutif dan legislatif, terus dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat.
“Dan Paripurna ini digelar pada saat daerah kita tertimpah musibah, karena menghadapi curah hujan yang cukup deras. Hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor.Menurut BMKG kemarin sudah selesai tapi sampai hari ini masih hujan jadi kita mesti tetap waspada,” kata YSK.
Pada kesempatan itu, Gubernur YSK mengapresiasi pemimpin yang lama dan tentunya sebagai pemimpin baru, apa yang baik akan terus dilanjutkan.
“Banyak program dari pemimpin lama yang baik, salah satunya membuka jalur penerbangan internasional. Dan akan saya lanjutkan yang baik-baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya, sambil menyatakan, berbagai program dan kebijakan yang telah dirintis, menjadi bagian dari proses yang kita lanjutkan saat ini.
“Kami sangat menghargai kerja keras yang telah dilakukan, serta berkomitmen untuk terus membangun dan memperbaiki apa yang telah dicapai demi kemajuan Sulut ke depan,” ucap Silangen.
Silangen mengakui LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Laporan ini akan dibahas lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan,” kata Silangen. (mom)
