BITUNG –Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Bitung bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung melakukan pendatanganan kerja sama tentang penanganan masalah hukum bidang usaha dan tata usaha negara.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) berlangsung di aula kantor Kejari Bitung, Rabu (26/3/2025).
MoU ini ditandatanganin lansung Kepala Bapenda Bitung Theo Rorong, SE, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Dr Yadyn SH MH, serta disaksikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kasi Intel dan para Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Bitung.
Kepala Bapenda Bitung, Theo Rorong, mengatakan kerja sama ini bukan formalitas, namun menjadi aksi nyata untuk memperbaiki kinerja yang ada saat ini.
Dia berharap agar Kejari Bitung melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dapat bersinergi dengan Bapenda dalam hal regulasi, pendataan, dan pengawasan terkait peningkatan PAD.
“Kami berharap Kejari Bitung melalui bidang Datun dapat membantu kami dalam hal pengawasan dan pendampingan hukum, terutama untuk memastikan kepatuhan dalam pembayaran PBB, BHTB, restoran, air tanah serta membantu dalam regulasi yang terkait,” ungkap Theo.
Kepala Kejari Bitung, Yadyn menyatakan dukungannya terhadap Bapenda dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.
“Kami sangat mendukung Bapenda kota Bitung dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dengan kerjasama ini, kami berharap dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan PAD dapat tercapai dengan lebih maksimal,” tegas Yadyn.
Dengan kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Bapenda dan Kejari Bitung akan semakin kuat, terutama dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD kota Bitung. [fkal]
