24 ASN Pemprov Sulut Dijatuhi Hukuman Disiplin

MANADO-Komisi I DPRD Sulut membidangi Hukum, Pemerintahan dan HAM melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Provinsi Sulut, Senin (17/1/2022).

Kepala BKD Provinsi Sulut Clay Dondokambey.

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Vonny Paat didampingi Wakil Ketua Herold V Kaawoan serta anggota Arthur Kotambunan, Henry Walukow sedangkan yang lain mengikuti secara virtual.

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang diangkat oleh Komisi I di antaranya soal kuota pengangkatan CASN dan gaji THL.

Sementara itu, Kepala BKD Clay Dondokambey melaporkan terkait reward yang diberikan ke ASN. Apa lagi setiap tahun BKD melaksanakan ASN teladan.

Dondokambey menjelaskan,
memang sering menjadi pertanyaan setelah jadi teladan, mereka diberikan penghargaan apa.

“Karena harus ada alokasi anggaran. Namun, kalau hanya dalam bentuk piagam, itu bisa tertata,”ucapnya.

RDP Komisi I bersama BKD Provinsi Sulut.

Diakui Dondokambey, untuk ASN teladan, baru 1 yang ditemui. Di 2021, ASN teladan golongan 3 dipromosi menjadi Kasubag Materi di Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulut.

“Ini merupakan bentuk reward dari pimpinan. Dan yang bersangkutan adalah alumni IPDN yang disekolahkan keluar negeri (Amerika) karena dapat beasiswa LPDP atas rekomendasi gubernur. Dan ketika kembali, ditugaskan ke Inspektorat dan sekrang dipromosikan ke eselon 4,” ungkap mantan Camat Mandolang ini.

Menariknya dalam RDP ini, Kepala BKD Provinsi Sulut juga membeberkan adanya ASN yang dijatuhi hukuman disiplin.

“Data BKD, ada total 24 orang yang diproses penjatuhan hukuman disiplin dari 3 kategori ringan, sedang dan berat atas berbagai pelanggaran yang dilakukan. Paling banyak terkait disiplin tidak masuk kerja dan sebagainya. Tapi kami tak sebutkan nama karena privasi. Pada intinya penerapan reward dan punisment tetap dilaksanakan,”papar Dondokambey saat menanggapi pertanyaan dari anggota komisi I Henry Walukow terkait hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

Sedangkan pemecatan untuk tahun 2021 tidak ada. “Pemecatan ASN biasanya jika pelangaran berat misalnya kasus pidana yang sudah punya putusan tetap,”pungkasnya. (mom)