MANADO-Rita Lamusu Manoppo adalah salah satu anggota DPRD Sulut yang duduk di Komisi IV, paling kritis dalam membahas APBD 2018 bersama dengan mitra kerja SKPD.
Kepada wartawan, politisi PKS dapil Bolmong Raya ini mengaku dirinya kritis dalam pembahasan itu semua demi untuk rakyat sulawesi utara.
Salah satu yang diplototi Lamusu terkait dengan penerima bantuan beasiswa. “Penambahan kuota beasiswa harus kita dorong karena sangat bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi program ODSK sudah jelas kepada masyarakat. Jangan yang ditata dalam RKA anggaran belanja tidak langsung lebih tinggi dari belanja langsung,” jelas Lamusu.
Lanjutnya, dalam RKA juga Komisi IV sangat teliti apakah seimbang belanja tidak langsung dengan belanja langsung.
” Misalnya proposal yang masuk 300 tapi yang tertata di RKA hanya 150 untuk kuota beasiswa. Maka tugas kami adalah mencari solusi agar bertambah. Misalnya mengurangi anggaran untuk pembelian ATK serta perjalanan dinas,” tegas Lamusu.
Masih menurutnya, agar program ODSK bisa terpantau, maka tugas DPRD untuk mendampingi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kepada wartawan, Lamusu memberikan apresiasi kepada Biro Kesejahtraan Rakyat (Kesra) yang telah menambah kuota pendamping haji dari 2 orang menjadi 5 orang.
“Saya berharap pendamping haji diberikan kepada orang yang tidak. Mampu. Seperti imam yang telah mengabdi selama 20 tahun tapi fisiknya masih baik. Jangan diberikan kepada pejabat atau aggota dewan,”ungkap lamusu. Sambil mengakui nama penerima bantuan akan mereka sampaikan ke SKPD yang bersangkutan untuk diverifikasi. (mom)
