MANADO-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya pencegahan korupsi hingga meraih Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023 terbaik dengan total nilai 90,47.
Foto : Efan Runtukahu.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Plt Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut) Efan Runtukahu.
“Dengan diraihnya MCP terbaik, kita harap Pemprov Sulawesi Utara akan terus memberikan kebijakan semakin baik kepada publik. Sehingga hasil yang ada ini terus dipertahankan untuk tahun-tahun kedepannya,” ucap Runtukahu, Kamis (7/3/2024).
Diketahui, berdasarkan MCP atau Pusat Pemantauan Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemprov Sulut raih pencegahan korupsi terbaik.
Hal itu disampaikan langsung pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango saat rapat dengar pendapat Program Pemberantasan Korupsi wilayah Sulawesi Utara, bersama jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (6/3/2024).
Pada kesempatan itu, Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango mengatakan, dari data per area intervensi MCP 2023, Pemprov Sulut peraih MCP terbaik dan itu diraih dengan total nilai 90,47.
“Total nilai ini merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Tentunya dilihat dari nilai area, seperti Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Pengelolaan BMD,” ungkapnya.
Lanjut Nawawi, terkait MCP terbaik ini, tentu ada penghargaan yang akan dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait, bentuk penghargaannya kepada pemerintah kota, kabupaten dan provinsi yang konsisten di dalam hal penguatan kerja-kerja ini.
“Dari MCP ini kita bisa menjadikan cermin untuk melihat kerja daripada teman-teman. Paling tidak ada sembilan area yang kita cermati di situ. Seperti apa kerja-kerja dari pemerintah kota, kabupaten dan provinsi, kita bisa lihat dari situ,” tambahnya.
MPC merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
Tujuan MCP mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Wagub Steven Kandouw mengatakan, jalannya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment) harus menjadi tekad bersama-semua penyelenggara negara. Meski begitu, bimbingan dan arahan dari KPK sangat diperlukan dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kita semua tetap harus mendapatkan pencerahan, kita semua harus mendapatkan tambahan ilmu. Karena kita tahu persis bahwa tiap tahun, tiap saat, terjadi regulasi-regulasi baru, ada tantangan-tantangan baru,” ungkap Steven dalam sambutannya.
Wagub menyambut baik kegiatan yang digagas KPK RI ini.
“Kami percaya acara hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua KPK, pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap sikap, tekad dan pengetahuan kita terhadap kita semua untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih yang berintegritas,” tandasnya. (mom)
