MANADO-Evaluasi Program Strategis Nasional tahun 2023 dan layanan PertanahanTriwulan I tahun 2024, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Ballroom Novotel Manado, Selasa (2/4/2024).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Jaconias Walalayo, S.H, M.H dan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Pertanahan se Kabupaten/ Kota, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan se Kabupaten/ Kota, Kepala Seksi Kantor Pertanahan se Kabupaten/ Kota serta Unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dijelaskan, Ahmad Muqim Haryono sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Sulut didampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sulut, Rahmat Nugroho,bahwa rakerda dilaksanakan guna mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan selang tahun 2023 agar supaya linear dengan program dari pusat.
“Evaluasi itu seperti inspeksi kita sudah dimana dan akan melakukan apa itu yang setiap kali kita inginkan evaluasi. Kali ini apa yang harus dilakukan harus linear dengan pusat yg dipusat kemarin pada saat rakerna kita ada 3 pencanagan utama 1. Sertipikat Elektronik 2. WDK 3. Kota/ Kabupaten Lengkap Se- Indonesia, dimana 104 kantor pertanahan yang sudah ditetapkan,” kata Haryono.
Lanjut Haryono, dari 104 kantor, Sulut mendapat 1 yang terpilih untuk mengikuti arah digital itu WDK.
“Sertifikat elektronik digital tujuannya kita perlu menyamakan visi menyamakan langkah dan target target yang kita sampaikan. Untuk Sulut, di tunjuk Manado yang serba digital, kantor lain boleh bertahap untuk mengikuti serba digital. Jadi point kita untuk tahun ini itu,” papar Haryono.
Haryono menyampaikan bahwa disetiap tahun isunya selalu berbeda PTSL, Layanan elektronik, sehingga memang harus disosialisasikan.
” Tahun ini pak menteri itu menyampaikan hal itu. Sehingga memang harus disosialisasikan juga. Karena itu kita butuh teman-teman media juga, ATR/BPN akan fokus ke kegiatan full digital salah satunya adalah sertifikat digital,” tambahnya.
Haryono juga mengungkapkan bahwa beberap waktu lalu BPN telah bertemu dengan KPK dan lembaga anti rasuah dan sudah 361 sertipikat elektronik.
“Sebagai contoh untuk kantor kantor pemerintah. Kenapa kantor pemerintah yang kita pilih, karena kantor pemerintah itu cenderung tidak dinamis seperti balik nama, waris. Tapi dengan situasi sekarang sudah tidak bisa dipilih pilih nanti, terutama Manado,” tambahnya, sembari menegaskan semua layanan akan kita elektronikan termasuk out putnya, dimana sertipikatnya sudah elektronik semua.”tutupnya.(mom)
