BerandaHeadlinesBPK Sampaikan LHP Dalam Rapat Paripurna, Pemprov Sulut Kembali Raih WTP ke...

BPK Sampaikan LHP Dalam Rapat Paripurna, Pemprov Sulut Kembali Raih WTP ke 10

MANADO-Kembali Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menorehkan prestasi dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPJ Gubernur tahun 2023 ke 10 kalinya.

Dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ini telah diserahkan dalam Rapat Paripurna, Selasa (30/4/2024) yang dipimpin Ketua Dewan Fransiscus A Silangen.
WTP Pemprov ke-10 berturut-turut dan yang ke-8 merupakan kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK).


Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan rasa syukur dan terima kasih disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023, dan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulut Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (30/4/2024).

Gubernur Olly Dondokambey yang didampingi Wagub Sulut Steven Kandouw, mengucapkan selamat datang kepada Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA yang hadir langsung dalam penyerahan LHP.


Gubernur pun memberikan apresiasinya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan segenap jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPJ Provinsi Sulawesi Utara.


“Jajaran BPK tidak putus-putusnya memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan atau kekurangan kami serta memberikan layout dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan,” kata Dondokambey.

Sementara itu terkait Opini WTP, Gubernur Olly juga berterima kasih kepada jajaran Pemprov Sulawesi Utara dan mitra kerja terkait dimana LKPJ tahun anggaran 2023 boleh dibuat secara baik walaupun tidak dipungkiri masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya.
“Kami percaya kelemahan-kelemahan yang ada akan memacu kerja kedepan, untuk pengelolaan keuangan daerah makin transparan akuntabel efektif dan efisien,”jelas Gubernur.


Dengan opini WTP dari BPK, gubernur mengajak jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mampu menjaga apa yang telah diraih bersama. Terus berpacu untuk melakukan “Yang pasti pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan terus berpacu melakukan pembenahan-pembenahan pengelolan keuangan daerah.


“Mari kita sekalian untuk terus membangun sinergitas sebagaimana telah terjalin dan bekerja bersama dalam setiap program dan kegiatan pembangunan daerah demi mewujudkan visi 2021-2026 menuju Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasific,” tegasnya.


Hadir pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Ketua BPK RI, Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut, jajaran Forkopimda, pejabat Pemprov Sulut. (mom)

- Advertisment -