MANADO– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh mengatakan, Pemilu 2024 adalah sebuah ivent yang perlu melibatkan banyak orang. Menurutnya kerja pemilu harus dilakukan secara kolaboratif.
“Partisipasi itu bukan hanya nanti di TPS, pemilu ini adalah ivent yang harus melibatkan banyak orang. Kerja kolaboratif seluruh stakeholder harus dilakukan,” ucap Mewoh saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Politik Warga Gereja yang digagas oleh Persekutuan Gereje-Gereja di Indonesia (PGI) bekerjasama dengan Sinode Am Gereja-Gereja Wilayah Sulawesi Bagian Utara dan Tengah, Senin (4/9/2023) di Gereja GMIM Bukit Karmel Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.
Mewoh menjelaskan, Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dengan menjalankan metode pencegahan dan penindakan.
“Dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kami melaksanakan metode pencegahan dan yang kedua penindakan.
Komitmen kami pada pemilu 2024 saat ini untuk mengedepankan pencegahan. kami berharap dengan metode ini, pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu itu dapat diminimalisir,” sebutnya.
Dikatakan Mewoh, jika memang ada potensi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan bawaslu akan melakukan penindakan yaitu melalui penanganan pelanggaran administrasi atau penyelesaian sengketa proses pemilu.
“Contohnya belum lama ini setelah KPU Sulut menetapkan Daftar Calon Sementara Bawaslu Sulut menerima 17 Sengketa Proses Pemilu baik ditingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Ini semua telah kami proses sesuai dengan prosedur yang diatur,” jelasnya.
Lebih lanjut Mewoh mengungkapkan Bawaslu menyadari bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan sangat penting peran serta masyarakat.
“Kami harapkan para tokoh agama serta warga gereja dapat ikut bahu-membahu membantu kita mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. Kami sadar peran bapak ibu sekalian sangat baik dampaknya bagi pemilu 2024,” tutup Mewoh.(mom)
