MANADO-Diduga masih ada anggota DPRD Sulut yang enggan malaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari data yang dihimpun manadoline.com di Gedung Cengkih Sario Manado, dari 45 anggota DPRD Sulut masih ada anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya. Padahal sudah ada batas waktu sampai bulan April kemarin pemasukan laporannya.
Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu saat dikonfirmasi ia membenarkan jika masih ada anggota dewan yang belum memasukan harta kekayaannya.
Ketika disinggung apakah anggota dewan akan kena sanksi jika tidak memasukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Mononutu enggan menjawabnya. ” Kalau itu saya tidak bisa jawab, coba konfirmasi langsung ke KPK,” tegas Mononutu.
Lanjut Mononutu, Jumat (19/5/2017) KPK akan melakukan sosialisasi peraturan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara khusus untuk anggota DPRD Sulut yang akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita.
” Sosialisasi dari KPK akan dihadiri oleh utusan anggota DPRD Sulut dan perwakilan dari anggota DPRD dari 15 kabupaten/kota,”jelas Mononutu. (mom)
