AWAL tahun 2020 anggota DPRD Sulut melaksanakan beberapa agenda penting diantaranya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Mitra Kerja SKPD Pemprov Sulut mulai komisi I hingga komisi IV.
RDP yang dilakukan oleh setiap komisi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program-program kerja dari para mitra kerja di tahun 2020 serta evaluasi anggaran tahun 2019.
Seperti yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM, dimana komisi I mengundang mitra kerja SKPD Seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah provinsi Sulut. Selain itu, Komisi I juga mendengar RDP dengan Polda Sulut terkait dengan kesiapan Polda Sulut menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020 ini.
Sementara untuk komisi II DPRD Sulut yang membidangi perekonomian menggelar RDP dengan Dinas Kehutanan provinsi dan DPM-PTSP Sulut, dimana untuk Dinas Kehutanan sendiri komisi II membahas mengenai kondisi hutan di sulut serta evaluasi anggaran tahun 2019. Untuk RDP dengan DPM-PTSP hal yang diangkat mengenai adanya usulan untuk membangun sistem online dalam perijinan.
Untuk Komisi III Bidang Pembangunan sendiri, pimpinan komisi III mengagendakan RDP dengan Dinas Perkimtan dan BPJN Sulut, dimana dalam RDP tersebut terungkap bahwa pembebasan lahan untuk Ring Road III dan Boulevard II belum sepenuhnya dibebaskan karena masalah penganggaran.
Dan untuk Komisi IV yang dipimpin oleh ketua komisi IV Braien Waworuntu mengundang Dinas Kebudayaan provinsi Sulut yang di gelar pada hari Kamis (16/1/2020) siang lalu, dimana komisi IV mempertanyakan bantuan-bantuan bagi sanggar seni dan budaya sekaligus, Komisi lV mempertayakan anggaran dari bantuan bagi maestro budaya dan kesenian serta BPJS Ketenagakerjaan.
(mom/adv)
