Bawaslu Sangihe Akan Segera Aktifkan Panwascam dan Panwas Desa/Kelurahan

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe Junaidi Bawenti S.HI

Tahuna- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2020-2025, dipastikan ditunda pelaksanaannya. Penundaan pelaksanaan Pemilu ini disebabkan oleh Pandemik Covid-19 yang saat ini mewabah di Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. 

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe Junaidi Bawenti S.HI kepada sejumlah wartawan, Senin (11/5/2020). 

“Jadi penundaan Pilkada di Sulawesi Utara itu berdasarkan PP No 2 pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan akan dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2020. Namun pada ketentuan terakhir, itu juga bisa dirubah kalau proses penanganan Covid tidak berakhir pada Bulan Juni,” kata Bawenti.

Penundaan proses Pilkada tersebut juga berpengaruh pada penonaktifan para Panwas Kecamatan dan Panwas Desa atau Kelurahan. 

“Sejak ditundanya proses Pilkada, para Panwascam dan Panwas Desa atau Kelurahan telah dinonaktifkan. Tapi setelah keluarganya PP No 2 tersebut, kita sudah mengantisipasi untuk proses pengaktifan kembali para Panwascam dan Panwas Desa atau Kelurahan tersebut. Namun untuk proses itu kita menunggu revisi PKPU tahapan,” ujarnya. 

Bawaslu RI dan Provinsi telah mendesak KPU RI karena telah terbitnya PP No 2 itu, pihak KPU harus segera menetapkan tahapan Pilkada. 

“Sampai hari ini Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi telah mendesak KPU karena berkaitan dengan proses pemilihan dilaksanakan Desember, secara otomatis tahapan sudah harus ditetapkan lewat revisi PKPU itu sendiri,” jelasnya. 

Diakui olehnya, para Panwascam dan Panwas Desa atau Kelurahan telah dimulai sejak Bulan Maret. 

“Bulan Maret kemarin kita telah menonaktifkan para Panwascam dan Panwas Desa atau Kelurahan. Pada Tanggal 30 Maret 2020 turunnya surat keputusan untuk pemberhentian sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan,” bebernya. 

Ketika nanti para Panwascam dan Panwas Desa/Kelurahan diaktifkan, tetap akan dilakukan evaluasi kembali. 

“Saat nanti kita akan mengaktifkan kembali Panwascam dan Panwas Desa/Kelurahan, tetap akan dilakukan evaluasi. Karena sudah mau dua bulan mereka sudah tidak bersama kita lagi. Sehingga akan tetap dievaluasi, misalnya ada surat edaran untuk tidak meninggalkan wilayah tugas, yang kita khawatirkan kembalinya mereka sudah ditetapkan menjadi ODP atau PDP. Nah itu yang akan menjadi evaluasi kita,” pungkasnya.