Bupati JS: Harus Lebih Serius Dalam Pengelolaan Keuangan

Bupati menerima SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2016 yang diserahkan Kepala KPP Pratama Kotamobagu Deni Tri Satrianto. Salah satu bukti pejabat sadar pajak dan teladan.

MANADO — Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara untuk lebih serius dalam pengelolaan keuangan.

“Untuk tahun anggaran ini saya minta semua SKPD untuk lebih serius dalam pengelolaan keuangan yang telah disiapkan, tentunya harus sesuai dengan asas manfaat dan memperhatikan efisiensi,” kata Bupati di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (14/2).

Bupati menerima SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2016 yang diserahkan Kepala KPP Pratama Kotamobagu Deni Tri Satrianto. Salah satu bukti pejabat sadar pajak dan teladan.
Bupati menerima SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2016 yang diserahkan Kepala KPP Pratama Kotamobagu Deni Tri Satrianto, di hotel Sintesa Peninsula Manado. Salah satu bukti pejabat sadar pajak dan teladan.

Sumendap juga mengingatkan, agar dalam setiap pemanfaatan keuangan oleh SKPD, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dengan pertanggung jawaban yang jelas. “Jangan sampai dalam pengelolaan keuangan ini menimbulkan kerugian keuangan daerah. Taati aturan yang ada, sehingga pengunaan anggaran itu sesuai dengan yang diharapkan khususnya untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Lanjut, Sumendap menegaskan kepada Kepala-kepala SKPD, selaku penanggungjawab di masing-masing intansi, untuk memperketat pengawasan dalam pengelolaan keuangan.

“Bagi para kepala SKPD selaku penanggung jawab, jangan sampai kecolongan dalam pengawasan, karena setiap uang negara itu harus jelas pertanggung jawabannya,” tegas orang nomor satu di Mitra tersebut.

Bupati menambahkan akan selalu mengawasi kinerja pengelolaan keuangan dari setiap SKPD untuk menjadi bahan evaluasi. “Saya akan terus pantau setiap pengelolaan keuangan, termasuk kegiatan-kegiatan proyek yang menggunakan anggaran daerah. Karena itu nantinya akan jadi bahan evaluasi bagi para pejabat,” tutupnya. (fensen)