MANADO – Selama lima tahun sejak 2010 seluruh masyarakat Kota Manado menikmati program pelayanan kesehatan gratis atau UC (Universal Coverage).
Namun sekitar tahun 2016, program UC mendadak hilang hingga sekarang ini. Tidak sedikit masyarakat komplen ke sejumlah rumah sakit yang sebelumnya melayani program UC. Paling banyak masyarakat Manado dari kalangan menengah ke bawah.
Sekadar diketahui, pelayanan kesehatan gratis merupakan program Pemkot Manado kala GS Vicky Lumentut (GSVL) menjabat Wali Kota Manado periode pertama.
Periode kedua terpilih sebagai orang nomor satu di ibukota provinsi Sulut berpasangan dengan Mor Bastiaan sebagai Wakil Wali Kota, tahun 2016 program UC tersebut harus diintegrasikan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS).
“Kami pernah ada program yang namanya Universal Coverage atau UC yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit di Manado. Namun, kemudian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maka kami mengintegrasikan program UC kedalam program JKN/KIS yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” kata Wali Kota GSVL.
Ini dijelaskan GSVL dihadapan Direktur Pembiayaan Investasi PT SMI, Edwin Syahruzad dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI saat memaparkan rencana peminjaman anggaran Rp 200 M untuk pembangunan RSUD Manado, Senin (20/8/2018) di Kantor SMI, gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat.
Meski demikian, menurut GSVL hingga kini Pemkot Manado masih memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu dengan membayar iuran BPJS melalui APBD untuk masyarakat Kota Manado.
“Ini yang membuat Pemkot Manado kemudian secara bertahap membangun RSUD agar masyarakat Kota Manado terbantu secara penuh. Untuk menyelesaikan pembangunan RSUD tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kota Manado semata,” kata GSVL didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado, Peter Assa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Manado, Johnli Tamaka dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Steven Runtuwene.
Peminjaman untuk tahap awal akhir tahun 2018 ini, GSVL berharap PT SMI bisa menyetujui pinjaman sebesar Rp30 Milyar untuk digunakan dalam melengkapi fasilitas beberapa poli kesehatan yang sudah terbangun.
“Selanjutnya, untuk pinjaman tahun 2019 mendatang, kami akan lengkapi surat-surat yang diperlukan dan disyaratkan agar kita semua bisa tidur nyenyak,” pungkas GSVL.
Acara presentasi Pemkot Manado ditutup dengan tanggapan dan saran dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. ***
Penulis: antoreppy
