RATAHAN — Debat Publik II pemilihan bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara (Mitra), yang dilaksanakan di Gedung Wale Wulan Lumintang, Selasa (3/4/2018), mengangkat tema ‘Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah’.
Debat publik tersebut diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mitra yang dipandu oleh moderator Dr Welly Waworundeng SSos MSi, dan tiga panelis masing-masing Dr Drs Novie R Pioh MSi, Pdt Dr Karolina A Kaunang MTh serta Dr dr H Taufiq Pasiak MPd MKes.
Mengawali acara debat, Ketua KPU Mitra Drs Ascke Benu MSi dalam sambutan mengatakan, debat publik tersebut bertujuan agar pasangan calon (Paslon) bisa menjabarkan visi dan misi sesuai tema yang ada.
“Ini merupakan sarana kedaulatan rakyat yang kami selenggarakan, agar paslon bupati dan wakil bupati Mitra bisa menjabarkan visi dan misi sesuai tema yang ada,” kata Benu.
Usai sambutan ketua KPU, paslon yang diwakili James Sumendap SH dan Drs Jesaja J O Legi (JS-Oke) menyampaikan beberapa hal terkait penajaman visi dan misi.
“Ada beberapa hal pokok yang ingin kami sampaikan dalam debat kali ini. Pertama berdikari, yang mengandung makna agar masyarakat dapat sejahtera, cerdas dan unggul dalam segala bidang. Kedua berkepribadian, mengandung makna agar masyarakat bisa lebih bersaing dalam segala bidang, kemudian berdaulat,” kata Sumendap didampingi Legi.
Kemudian ketiga panelis secara bergantian menyampaikan pertanyaan kepada paslon JS-Oke, untuk mengasah kemampuan paslon yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Mitra.
Salah satunya panelis Dr Drs Novie R Pioh MSi yang melontarkan pertanyaan sebagai berikut. “Berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jika nanti menjadi bupati dan wakil bupati kiat-kiat apa yang harus dilakukan paslon dalam rangka penataan birokrasi untuk pelayanan yang sehat,” tanya Pioh.
Kemudian dijawab Calon Bupati James Sumendap SH. “Ada dua hal pokok yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yakni good government dan clean government. Hal itu akan menjadi landasan dan pijakan bagi seorang kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan,” terang Sumendap.
Ia menambahkan tidaklah cukup menjalankan good government dan clean government jika tidak ditunjang oleh ASN yang ada.
“Namun itu tidaklah cukup jika tidak ditunjang oleh ASN yang ada. Oleh karena itu dengan insentif bagi ASN akan menjadi salah satu cara dalam menciptakan good government dan clean government pada suatu daerah,” kata Sumendap. (fensen)
