MANADO– Usai kegiatan Pemilu dan Pilcaleg pada 17 April 2019. Selasa (23/4/2019), DPRD Sulut telah melaksanakan sidang Paripurna dalam rangka penutupan masa sidang I tahun 2019 dan penyampaian laporan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekaligus pembukaan masa sidang II dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan riset I, tahun 2019 serta penyampaian LKPJ Gubernur Sulawesi Utara tahun 2018 oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
(Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat memimpin rapat Paripurna)
Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stefanus V Runtuh, Wenny Lumentut, Marthen Manoppo.
Hasil reses, laporan kenerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya diserahkan.
(Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw hadir dalam rapat Paripurna)
Hal yang sama juga dilakukan oleh Gubernur Sulut, LKPJ tahun 2018, hanya sebagian dibacakan.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.
Ketua Dewan Andrei Angouw berharap semua hasil reses yang disampaikan dalam Paripurna dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut.
(Wakil Ketua DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu hadir dalam Paripurna)
Sementara itu, dalam Paripurna tersebut Olly Dondokambey (OD) menegaskan pada 2020 mendatang, Provinsi Sulut dan tujuh kabupaten/kota akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Olly mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.
(Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan)
Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan.
Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
(Anggota DPRD Sulut saat mengikuti rapat Paripurna)
“Saya sudah sampaikan ke Pak Presiden sehingga ada solusi untuk menjawab harapan-harapan masyarakat agar pembangunan di Sulawesi Utara tidak akan terhambat dengan adanya Pilkada tahun 2020,” jelas Olly pada rapat paripurna tersebut.
Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasi sesuai dengan peruntukannya.
“Selama ini apa yangg kita susun di APBD sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu bagi anggota DPRD yang masih akan melanjutkan kinerja dapat menindaklanjuti pembahasan anggaran tersebut,” katanya.
(Forkopimda hadir juga dalam rapat Paripuna)
Olly menyebut dalam pembahasan anggaran tetap fokus pada program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan, pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing, investasi serta penanggulangan bencana.
“Kita tetap kedepankan prinsip transparansi dan anggaran,” ujarnya sembari menambahkan Pemprov Sulut telah melakukan penghematan anggaran dalam APBD, sehingga banyak dana yg tersisa di 2019.
“Dana ini dapat dimanfaatkan untuk program lainnya di 2019,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas jalannya Pemilu 2019 yang berlangsung kondusif.
Usai Paripurna, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk untuk membahas LKPJ Gubernur tahun 2018 telah memilih kembali Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang Sebagai Ketua Pansus, Sekretaris Cindy Wurangian. (27)
