MANADO – Partai Politik (Parpol) peserta pemilu di Sulut, rame-rame menyatakan perang terhadap politik uang dan politik SARA.
Ini diserukan masing-masing perwakilan parpol dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Hanura, NasDem, PPP, PBB dan PKB yang hadir dalam deklarasi ‘Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik SARA untuk Pilkada 2018 Berintegrasi’ dilaksanakan Bawaslu Sulut, Rabu (14/2/2018) di SwissBel Hotel.
Deklarasi ini serentak digelar di seluruh Indonesia. Selain dalam rangka menghadapi Pemilu Legislatif 2019, di Sulut sendiri akan berlangsung pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 6 kabupaten/kota, masing-masing Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolmong Utara, Kota Kotamobagu, Talaud dan Sitaro tahun 2018 ini.
“Tarian Kabasaran adalah tarian perang suku Minahasa. Simbolisasi tarian ini mari kita juga perangi seluruh bentuk kecurangan yang akan mengganggu proses demokrasi ini,” kata Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda usai atraksi tarian Kabasaran saat menyambut kedatangan Asisten I Pemprov Sulut, Edison Humiang mewakili undangan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dalam acara deklarasi tersebut.
Menurut Malonda, kegiatan deklarasi ini merupan sebuah pesan yang disampaikan kepada semua penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh rakyat secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Tanpa praktik politik uang dan politisasi SARA,” ungkap Komisioner Bawaslu Sulut dua periode itu.
Deklarasi itu dihadiri beberapa Panwaslu kabupaten/kota di Sulut, KPU Sulut, Forkopimda Sulawesi Utara, Perwakilan Partai, serta Media Cetak, Televisi dan Online.
Semua undangan, termasuk perwakilan sejumlah parpol membubuhkan tanda tangan dalam sebuah spanduk berukuran besar sebagai tanda dukungan kepada Bawaslu Sulut dalam menciptakan Pilkada 2018 berintegritas dan bermartabat.
“Mengingat proses demokrasi kita semakin dinamis, Bawaslu dan jajaran memiliki komitmen menciptakan Pilkada 2018 yang beritegritas. Saya mengajak seluruh komponen bangsa, pemangku kepentingan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada sama-sama menghadapi tantangan ini demi mewujudkan pilkada bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi bangsa,” pungkas Malonda. ***
Penulis: antoreppy
